Belawan, MISTAR.ID
Kelangkaan pendistribusian minyak goreng terjadi di sejumlah wilayah. Guna mengawasi distribusi minyak goreng (migor) di wilayahnya, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Rapat koordinasi kelancaran distribusi migor tersebut berlangsung Rabu (16/3/22) di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan.
Dalam rapat tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat H.S., yang diwakili Wakapolres Kompol Herwansyah Putra, mengatakan masalah kelangkaan minyak goreng sudah merupakan isu nasional namun dari hasil pantauan pihaknya, untuk wilayah Polres Pelabuhan Belawan masih relative stabil.
“Untuk wilayah kita masih relatif stabil dengan tidak adanya antrian pembelian minyak goreng sampai berkerumun ataupun membludak” kata Wakapolres dalam sambutannya.
Baca juga:Usai Divaksin Covid-19, Warga Dapat Minyak Goreng Gratis
“Mari kita jalin sinergitas untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang stabil di wilayah kita ataupun Medan Utara dengan tidak melakukan penimbunan ataupun menunda – nunda distribusi minyak goreng” Sambungnya.
Sementara itu, pihak perwakilan PD Pasar Mahyudin Ginting mengatakan untuk ketersediaan dan harga minyak goreng di seluruh pasar – pasar kota Medan relatif berjalan normal. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Satgas ketahanan pangan Kota Medan Ibu Emilia Lubis.
Perwakilan pelaku usaha Yeki Lase dari PT. Indo Marco Prismatama (Indomaret) mengatakan bahwa saat ini stok di Indomaret kosong dikarenakan pihak distributor menunda distribusi karena menunggu penyesuaian harga dari pemerintah yang akan dikeluarkan hari ini (red: Rabu 16 Maret 22).
Baca juga:1.080 Liter Minyak Goreng Diamankan dari Loket Bus PMH Tujuan Pekan Baru
Sementara Bachrum, pedagang eceran di Belawan meminta kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan pengawasan kepada pihak produsen dan distributor untuk menjaga ketersediaan di penjual.
Wakapolres menerima semua masukan yang diberikan dalam rapat koordinasi tersebut dan atas nama Kapolres berjanji untuk membentuk tim khusus dalam pengawasan produsen dan distributor selain tim satgas ketahanan pangan yang sudah ada. (k.pasaribu/hm06)
