Medan, MISTAR.ID
Abdul Firman, Pengamat Pendidikan dari Balin Indonesia Foundation (BIF), memberikan tanggapannya terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia memuji semangat pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi sebagai langkah positif.
“Sistem zonasi dalam PPDB memiliki semangat yang baik untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pendidikan bermutu seharusnya menjadi hak setiap anak yang harus dipenuhi pemerintah,” ujar Firman, Rabu (24/1/24).
Namun, menurut Firman, ada tiga masalah mendasar dalam penerapan sistem zonasi. Pertama, sosialisasi kebijakan belum maksimal, kedua, ketidakmerataan sarana dan prasarana, serta sumber daya pendidikan di berbagai sekolah, dan ketiga, masih kuatnya dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan.
Baca juga:Â Presiden Wacanakan Pencabutan PPDB Zonasi
“Sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dengan baik sistem zonasi. Perlu peningkatan merata pada fasilitas dan sumber daya pendidikan di semua sekolah, serta upaya konkrit mengatasi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan,” jelasnya.
Firman menekankan, penyelesaian ketiga permasalahan ini menjadi kunci keberhasilan sistem zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan begitu, persepsi negatif masyarakat terhadap sistem zonasi PPDB dapat diatasi.
“Sistem zonasi PPDB memerlukan peningkatan agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai. Pemerintah perlu menangani permasalahan ini untuk menghilangkan persepsi negatif yang mungkin dimiliki masyarakat,” pungkasnya. (Hutajulu/hm20)
