Medan, MISTAR.ID
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvan Saputra mengaku keprihatin terhadap seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) 2023. Ia menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Pendidikan Madina terkait praktik suap.
“Ada banyak kejanggalan yang terjadi mulai dari pengumuman awal hingga dugaan transaksional dan suap dalam proses seleksi PPPK,” ujar Irvan Saputra, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (8/1/24).
LBH Medan menegaskan pentingnya pengusutan tuntas terhadap kejanggalan yang terjadi di Langkat dan Madina. Ia menyoroti dugaan pelanggaran dan tindak pidana yang terstruktur dan sistematis dalam seleksi PPPK. Pihaknya mendesak penegak hukum untuk menyelidiki secara menyeluruh.
Dalam konteks di Madina, Irvan mengungkapkan bahwa kepala dinas yang ditangkap mendampingi 203 peserta seleksi PPPK, dan itu menunjukkan banyaknya kejanggalan.
Baca juga:Â Seleksi PPPK, Pungli dan Manipulasi Marak di Berbagai Daerah
“Polda Sumut sudah melakukan OTT ke Madina, menangkap kepala dinas pendidikan. Semuanya yang terlibat juga harus diselidiki,” tegasnya.
LBH Medan meminta bupati atau wali kota untuk membatalkan Surat Keputusan Tetap (SKT) hasil seleksi jika terbukti adanya kecurangan. Irvan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seleksi PPPK 2023, mengingat rencana merekrut 1,6 juta ASN di tahun 2024.
“LBH Medan secara tegas minta pertanggung-jawaban Menpan RB dan Mendikbud. Kedua kementerian itu harus bekerja sama menindak oknum tertentu dan memberhentikan mereka secara menyeluruh,” pungkas Irvan. (hutajulu/hm17)
