Medan, MISTAR.ID
Ratusan massa dari tujuh elemen buruh di Kota Medan menyambangi gedung Balai Kota Medan, Selasa (28/11/23).
Massa meminta agar Wali Kota Medan, Bobby Nasution menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2024 sebesar 15 persen dari besaran tahun 2023.
“Kami minta Wali Kota Medan untuk menaikkan UMK Medan tahun 2024 sebesar 15 persen sesuai aturan yang berlaku,” teriak sejumlah koordinator aksi dari atas mobil komando.
Massa buruh mengaku tidak bersedia apabila kenaikan UMK Medan tahun 2024 sangat kecil, seperti kenaikan UMP Sumut yang hanya sebesar 3,67 persen.
Baca Juga:Â Wali Kota Medan Umumkan Gaji Guru Honor Naik 60 Persen Tahun 2024
“Kami tidak mau kenaikan UMK seperti UMP yang hanya sebesar 3,67 persen. Bagaimana kami bisa hidup kalau upah hanya naik 3,67 persen. Wali Kota Medan, tolong naikkan upah kami 15 persen,” teriaknya.
Mereka menegaskan, kenaikan UMP sebesar 3,67 persen sangat tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga bahan pokok, seperti biaya rumah, pendidikan dan lain-lain.
“Naik 15 persen saja hanya mampu menutupi kenaikan harga-harga, itu belum masuk ke dalam tahap peningkatan kesejahteraan. Mohon Pak Wali, jangan biarkan kenaikan upah di bawah 15 persen,” pintanya.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang datang menemui massa mengaku akan menghormati dan mengikuti apa yang menjadi hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Medan terkait UMK Medan tahun 2024.
Baca Juga:Â Kelayakan UMP jadi Acuan Standar Minimal UMK, Pengamat: Tergantung Empat Indikator
“Saya akan menghormati, akan mengikuti apa yang diputuskan nanti oleh Dewan Pengupahan Kota Medan. Hasil rapatnya siang ini,” kata Bobby di hadapan ratusan massa.
Dijelaskan Bobby, pihaknya akan menyampaikan apapun hasil usulan atau rekomendasi rapat tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Usulan atau rekomendasi dari Depeko akan kami sampaikan ke Provinsi. Mudah-mudahan kita minta bantuan teman-teman juga, bukan saya nyuruh teman-teman untuk demo disana (Pemprov Sumut), tapi saya mengajak mari kita kawal sama-sama sampai (UMK) ditetapkan oleh (Pemerintah) Provinsi,” pungkasnya. (Rahmad/hm22)
