Medan, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata terhadap struktur ketenagakerjaan di Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga awal 2026, program ini menjadi salah satu katalisator utama penurunan angka pengangguran di wilayah ini melalui penyerapan tenaga kerja di sektor akar rumput.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Sunarji Harahap, menilai program ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (sustainable). Ia memproyeksikan penciptaan lapangan kerja secara nasional bisa mencapai 1,5 juta hingga 3 juta posisi saat beroperasi penuh.

"Program ini dirancang bukan sebagai proyek jangka pendek, melainkan investasi SDM jangka panjang melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Ini menjadikannya motor penggerak ekonomi harian, bukan musiman. Dapur MBG menyerap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, sehingga memberikan keberlanjutan pendapatan bagi petani dan peternak sekitar," katanya, Jumat (13/2/2026).

Sunarji menjelaskan MBG memberikan multiplier effect (efek berganda) yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ibu rumah tangga. Di Sumut, beroperasinya ribuan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) telah melibatkan tenaga kerja lokal secara masif.

Keunggulan utama program ini dibandingkan investasi swasta adalah kecepatan dampaknya. Jika investasi swasta membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk konstruksi dan perizinan, penyerapan tenaga kerja melalui MBG bisa terjadi dalam hitungan bulan. Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut sekitar 0,2 persen hingga 1 persen jika implementasinya optimal.

Meski secara kuantitas berhasil menekan angka pengangguran, Sunarji memberikan catatan kritis mengenai kualitas lapangan kerja yang tercipta. Saat ini, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal dan semi-formal dengan standar upah yang bervariasi.

"Penurunan pengangguran akibat MBG cenderung didominasi sektor informal dengan kualitas yang bervariasi, bukan perbaikan kualitas lapangan kerja formal secara menyeluruh. Program ini berhasil mengurangi pengangguran secara angka, namun belum mencerminkan perbaikan kualitas yang berstandar UMP," ucapnya.

Mengingat tingginya ketergantungan program ini pada anggaran negara (APBN/APBD), Sunarji memperingatkan adanya risiko jika terjadi efisiensi anggaran di masa depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan Pemprov Sumut melakukan langkah-langkah penguatan kompetensi, yaitu mewajibkan sertifikasi higiene, gizi, dan manajemen dapur industri bagi pekerja agar mereka memiliki keahlian yang diakui secara profesional di masa depan.

Kemudian, melatih petani dan UMKM lokal agar memenuhi standar kualitas rantai pasok nasional, dan memberikan pendampingan bagi kelompok rentan yang bekerja di program ini agar mampu mengelola pendapatan (berkisar Rp3-6 juta) dengan bijak.

"Negara harus mampu mencari solusi dengan menambah pendapatan dari berbagai sumber daya yang dimiliki agar program MBG ini tidak menambah beban utang negara," ucap Sunarji.

Sinergi antara pemerintah daerah, Kadin Sumut, dan balai latihan vokasi menjadi kunci agar MBG tidak sekadar menjadi bansos, melainkan program pengembangan SDM menuju Indonesia Emas 2045.