Pj Gubernur Didesak Segera Ganti Dirut Perumda Tirtanadi Sumut

Medan, MISTAR.ID

Sejumlah massa dari Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) mendesak Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin untuk ‘membersihkan’ Perumda Tirtanadi.

Tuntutan itu mereka sampaikan saat melakukan aksi protes di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (28/11/23).

Dalam aksinya, mereka menegaskan bahwa Pj Gubernur Hassanuddin, harus segera mencopot dan mengganti Kabir Bedi, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi saat ini, yang dinilai tidak kompeten.

Koordinator Aksi, Mickael Halomoan Harahap, menyampaikan keprihatinan terhadap pelayanan Perumda Tirtanadi yang dinilai buruk.

Baca Juga: Pipa Tirtanadi Pecah, 30 Ribu KK di Sunggal Diperkirakan Tak Dapat Air Bersih

“Kami menilai Kabir Bedi tidak mampu dan tidak kompeten sebagai Dirut Tirtanadi,” seru Mickael dalam orasinya.

Massa mengangkat isu-isu seperti pasokan air yang sering mati, kualitas air rendah dan pipa bocor sebagai sorotan utama.

Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi dari Kapolda dan Kejati Sumut mengenai proses hukum terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pipa transmisi dan proyek lain di Perumda Tirtanadi.

Tuntutan pencopotan Kabir Bedi juga disertai desakan agar instansi terkait memberikan penjelasan menyeluruh mengenai sejumlah dugaan penyimpangan di perusahaan daerah tersebut.

Dalam aksi protesnya, massa KAPIR menyoroti dugaan penyalahgunaan dana senilai 73,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Sumut.

Baca Juga: Desak Pj Gubernur Sumut Copot Dirut Tirtanadi, BEMNUS: Banyak Catatan Hitam

Mereka ingin mengetahui sejauh mana keseriusan Kejati Sumut menangani proses hukum soal penyimpangan yang terjadi di PDAM Tirtanadi.

Mickael menegaskan, transparansi dan tindakan tegas dari semua pihak terkait, termasuk Pj Gubernur, Kejati dan Kapolda adalah kunci penyelesaian polemik di Perumda Tirtanadi Sumut.

“Aksi unjuk rasa yang kami lakukan bukan sekadar tuntutan, melainkan dorongan untuk kepentingan masyarakat yang merasakan dampak buruk dari kinerja Perumda Tirtanadi yang belum optimal,” tandasnya. (Hutajulu/hm22)