Medan, MISTAR.ID (23/10/2026) — Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Utara sepanjang 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Angka tersebut dinilai realistis, mengingat realisasi pertumbuhan ekonomi Sumut pada Triwulan I-2026 tumbuh 4,98 persen secara tahunan (year-on-year), yang menandakan perekonomian daerah berada pada target yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Sunarji Harahap, mengatakan pertumbuhan ekonomi ditopang beberapa faktor fundamental.

Faktor tersebut meliputi pemulihan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur pascabencana, stabilitas kinerja komoditas seperti kelapa sawit dan produk turunannya (CPO), penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, aktivitas ekspor yang meningkat, serta inflasi yang rendah dan stabil berkat gabungan kebijakan moneter dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Pencapaian target di 5,7 persen bergantung pada dinamika berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong seperti konsumsi domestik yang kuat didukung momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), kredit perbankan tumbuh 7,55 persen pada semester I, serta proyek strategis nasional yang terus bergerak dan sektor perkebunan menjadi motor penggerak PDRB," katanya, Jumat (23/10/2026).

Menurut Sunarji, risiko penghambat harus diwaspadai, seperti ketidakpastian global karena tensi geopolitik di Timur Tengah, ketatnya kebijakan suku bunga global (higher for longer), hingga bencana hidrometeorologi yang rentan mengganggu rantai produksi pertanian dan membebani sektor UMKM.

"Menghadapi tantangan struktural regional, rencana penggabungan ekonomi 10 provinsi se-Sumatra adalah langkah strategis yang baru," ucapnya.

Gagasan kerja sama lintas wilayah yang diumumkan melalui forum gubernur di Medan berpotensi mendongkrak daya saing Pulau Sumatra secara nasional dan juga ASEAN.

"Kontribusi Sumatra pada perekonomian nasional sangat masif, mencapai 22,08 persen dari PDB Indonesia pada Semester I-2026. Penggabungan ini dipastikan mampu menjawab dua masalah klasik, yaitu tingginya biaya logistik dan nilai tambah komoditas yang rendah," ujarnya.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Utara, biaya logistik masih menyumbang 30 persen dari total komponen harga produk atau di atas rata-rata biaya logistik nasional di kisaran 14,29 persen terhadap PDB.

Melalui empat skema utama, yaitu penggabungan konektivitas Trans-Sumatra, pembentukan pusat ekspor efisien di Selat Malaka dan Samudra Hindia, transformasi agribisnis terpadu, dan penggabungan pembiayaan melalui BUMD gabungan serta delapan BPD se-Sumatra, kolaborasi ini diproyeksikan dapat memangkas inefisiensi logistik.

"Jika gabungan ekonomi se-Sumatra berjalan efektif, porsi biaya logistik bisa turun di bawah 14 persen. Dampaknya, harga barang lebih murah dan stabil, daya saing produk global meningkat, dan ketahanan pangan makin kuat dari sistem penyangga (buffer) terpadu," tutur Sunarji.

Meski demikian, Sunarji mengingatkan tantangan terbesar mewujudkan visi "Sumatra Sentris" adalah menyamakan ego sektoral antardaerah dengan regulasi anggaran agar komitmen politik jangka panjang tidak berhenti di atas kertas.(hm02)