Dengan kondisi seperti ini, Anthon Sihombing beranggapan tidak ada salahnya Airlangga dua kali memimpin Golkar. Sekarang, Golkar di daerah-daerah sudah dominan naik sebagai dewan pakar.
“Sah-sah saja Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Golkar. Tapi diubah lah ADRT -nya. Jangan dipungkiri, walaupun tidak dia ketua umum. Bisa saja si Gibran di Golkar,” katanya lagi.
Maka dari itu, dikatakan Anthon Sihombing disini kesempatan Golkar, jangan sampai citra di masyarakat berubah. Ia menambahkan, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk merubah pola pikir.
“Ketua, pengurus dan di daerah-daerah anggota DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang dari Golkar harus merubah mindset dan jangan mata duitan. Lewat dukungan Munas yang di Bali waktu lalu, ada mengajukan Airlangga Hartarto lagi sebagai ketua umum Golkar. Golkar partai yang besar dan keputusan harus dilakukan bersama,” ungkapnya.
Baca juga:Â 12 PK Desak Musdalub untuk Ganti Ketua DPD II Golkar Dairi
Dukungan Istana Mempengaruhi
Dengan kondisi saat ini, dukungan istana terhadap siapa nantinya menjadi Ketua Umum Golkar sangat mempengaruhi. Lewat pengalaman, yang didukung oleh istana seperti, Akbar Tanjung dulu diperpanjang bahkan dua periode. Lalu Jusuf Kalla, didukung istana jadi ketua.
“Berikutnya Munas di Pekanbaru, Aburizal Bakrie melawan Surya Paloh. Menang Aburizal. Makanya Surya Paloh bikin Partai Nasdem. Ketika Aburizal Bakrie mau dua kali sebagai Ketua Umum Golkar, tapi tidak didukung oleh istana, maka digantikan oleh Setia Novanto,” ucapnya.
“Lalu Munas Lub lagi. Ade Komaruddin diusung Jusuf Kalla, tapi Jokowi mendukung Setia Novanto. Dan Setia Novanto menjadi Ketua Umum. Dengan adanya permasalahan hukum, Airlangga Hartanto menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua Golkar. Jadi dari sini bagaimana kedekatan Airlangga terhadap istana,” pungkasnya. (Hamzah/hm20)
