Pematangsiantar, MISTAR.ID
Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikaitkan dengan jabatan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu terakhir. Ini menjadi perbincangan hangat dan perhatian banyak tokoh publik di tanah air.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Anthon Sihombing beranggapan sah-sah saja jika Joko Widodo digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
“Menurut pandangan saya, siapapun Ketua Umum Partai Golkar yang didukung istana. Nanti bulan 12 Munas Golkar. Siapa yang didukung oleh Prabowo, makanya kalau menurut anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) bisa saja di Munas dirubah. Politik bergerak dinamis, bisa saja Airlangga dua kali menjadi Ketua Umum Golkar,” ungkap Anthon Sihombing diwawancarai tak jauh dari rumahnya di Kota Pematangsiantar, Jumat (22/3/24).
Dikatakannya lagi, sekarang sudah muncul suara-suara dari provinsi-provinsi meminta agar Airlangga Hartarto dua kali memimpin Golkar. Seperti para pendahulu yang dua kali memimpin Partai Golkar.
Baca juga:Â Bursa Calon Ketum Golkar: Gibran Diyakini Mampu Memimpin
“Provinsi sudah meminta agar Airlangga Hartarto dua kali. Cuma, bisa saja Bambang Soesatyo, bisa saja si Bahlil Lahadalia, tapi dengan adanya masalah KPK bagaimana. Bisa saja Joko Widodo, kalau pada saat Munas setuju merubah AD/ART. Bisa saja Jokowi tidak ketua umum,” ucap Anthon.
Dalam AD/ART Golkar sendiri, calon sebagai ketua umum harus menjadi pengurus selama lima tahun. Namun, hal ini bisa saja dirubah saat Munas.
“Tapi politik dinamis. Kalau nanti di Munas disahkan anggaran dasar rumah tangga dan kalau keluarga besar beranggapan biar ketua Golkar ke depan dan beranggapan Golkar besar. Ini kan Airlangga kita ucapkan terima kasih karena dia tangan dingin Golkar bisa peringkat kedua hasil Pemilu 2024,” ujarnya.
