Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera mengambil langkah hukum atas kasus pembalakan hutan di Tapanuli Tengah sekitarnya.

Menurut Politisi Golkar tersebut, pembalakan hutan yang semakin marak membuat banjir dan longsor yang terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.

“Bencana longsor dan banjir di Sibolga dan Tapteng maupun kabupaten/kota sekitarnya menunjukkan gambaran betapa rusaknya kondisi hutan kita. Hutan dirambah secara terus-menerus. Untuk itu, kita meminta Pemprovsu harus mengambil langkah hukum atas persoalan itu,” katanya saat dikonfirmasi Mistar, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, Pemprovsu tidak boleh sekadar memandang bencana alam karena disebabkan cuaca ekstrem. Menurutnya pemerintah tidak boleh terfokus hanya pada mitigasi bencana sederhana.

“Longsor dan banjir tidak semata karena cuaca ekstrem, tetapi karena memang hutan kita yang dirusak oleh sindikasi-sindikasi yang sudah sejak lama bermain di wilayah itu. Ini jelas pelanggaran hukum, Pemprov harus mengambil langkah hukum,” ucapnya.

Dari video yang beredar, terlihat banyak gelondongan kayu terbawa arus banjir.

“Itu menunjukkan sudah parah kerusakan hutan. Makanya harus ada tindakan yang lebih keras dan nyata dari Pemprov Sumut. Gandeng Polda Sumut dalam memberantas pelaku pembalakan hutan,” ujarnya.

Seharusnya Pemprov Sumut mengevaluasi izin pembukaan kawasan hutan di Sumut. Menurutnya, Sumut sudah berada pada kondisi darurat pembalakan hutan liar.

“Pemprov Sumut harus evaluasi total seluruh perizinan pembukaan kawasan hutan. Kita semua tahu, sudah banyak hutan yang beralih fungsi sebagai perkebunan dan lainnya. Namun, hal itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun PAD Sumut dari itu,” ucapnya. (hm20)