Medan, MiSTAR.ID

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi dan fleksibilitas pengelolaan anggaran pascabencana, khususnya melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mengimbau pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana agar segera melakukan pergeseran anggaran di awal tahun dengan mengalihkan program yang tidak bersifat prioritas. Langkah tersebut dilakukan untuk membiayai kebutuhan mendesak melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Sebagai payung hukum, Pemerintah Pusat akan menerbitkan dua Surat Edaran. Pertama, terkait perubahan program dan kegiatan anggaran tahun berjalan bagi daerah terdampak bencana. Kedua, mengenai penyesuaian APBD di awal tahun sesuai kondisi di lapangan, termasuk kerusakan infrastruktur yang bersifat total,” ujar Tito dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD secara daring yang diikuti gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Tito meminta pemda untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan belanja menjelang akhir tahun anggaran.

“Percepatan penyerapan belanja penting untuk memastikan pembayaran kontrak pekerjaan dan gaji pegawai berjalan tepat waktu, sekaligus menjaga peredaran uang di masyarakat agar aktivitas ekonomi daerah tidak terhambat,” katanya.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh dua mesin utama, yakni belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta.

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator bergeraknya sektor riil di daerah. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang hanya ditopang sektor padat modal belum tentu berdampak luas bagi masyarakat, berbeda dengan sektor riil seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang lebih bersifat inklusif,” ucapnya. (hm24)