Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hendra Cipta, menekankan masa transisi merupakan tahap krusial yang menuntut kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pemulihan berjalan optimal.

Hal itu disampaikannya menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang secara resmi memasuki masa transisi pasca bencana sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026.

Pasalnya, fase ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri status tanggap darurat dan mengalihkan fokus pada pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, serta pendidikan masyarakat terdampak.

“Ini adalah fase pemulihan. Pemerintah harus benar-benar memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi,” kata Politisi PAN tersebut, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, Pemprov Sumut memikul tanggung jawab penuh dalam menyiapkan dan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu prioritas utama adalah penyediaan hunian sementara maupun permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Hendra mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengendurkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat.

"Pemulihan masyarakat harus menjadi prioritas, meskipun anggaran saat ini sedang terbatas," ujarnya.

Ia menyampaikan, Dinas Pendidikan Sumut telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka sekolah darurat bagi anak-anak terdampak bencana. Ia menerangkan sekolah yang dinilai masih layak dan aman diharapkan tetap menjalankan proses belajar mengajar secara normal.

“Pendidikan tidak boleh terhenti terlalu lama. Anak-anak harus segera kembali velajar, baik di sekolah darurat maupun di sekolah yang masih aman,” tuturnya.

Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian serius pihaknya. Ia menekankan pentingnya pemberian insentif dan bantuan ekonomi, khususnya bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, seperti petani dan pekerja sektor informal.

“Bantuan itu dapat berupa dukungan langsung maupun menyediakan kebutuhan dasar agar masyarakat dapat kembali mandiri secara ekonomi,” ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD Sumut berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pemulihan yang dijalankan pemerintah provinsi. “Kami di DPRD akan memastikan program pemulihan berjalan sesuai target dan bantuan sampai kepada yang membutuhkan tanpa adanya penyimpangan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan pasca bencana. “Pemulihan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci untuk pulih bersama,” katanya.