Ketua Komisi I DPR RI Minta Masyarakat Membudaya Gerakan Sensor Mandiri saat Menonton Konten Internet

Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta masyarakat Indonesia khususnya yang tinggalKota Medan, Sumatera Utara (Sumut) untuk membudaya gerakan sensor mandiri saat menonton konten over-the-top (OTT) di internet. Hal itu disampaikan ketika menjadi pembicara di acara Kolaborasi dan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, di Medan, Kamis (20/7/23).

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penonton konten online terbesar di dunia, yaitu sekitar 3,5 juta jam yang dialokasikan dalam sebulan dalam menonton konten OTT Internet. Untuk itu, gerakan sensor mandiri ini dibutuhkan untuk memahami konten yang ditonton dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia,” kata Meutya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia dari pengaruh negatif, termasuk propaganda dan senjata non-militer yang bisa diimplementasikan melalui konten di internet.

Baca juga; USU Petakan Keunggulan Universitas untuk Program Internasionalisasi

Meski demikian, pemerintah ingin masyarakat menikmati film bermutu. Salah satu cara untuk menikmati film ini menjadi sebuah hiburan yakni dengan melakukan sensor mandiri.

“Jadi jangan karena kita takut, jadi kita menghindari film. Nah, caranya adalah bagaimana supaya tetap nonton film, tapi kita juga tenang tidak melihat ini sebagai senjata non militer, tentu dengan melakukan sensor mandiri,” jelas mantan jurnalis ini.

“Jadi masyarakat harus memilih yang ini baik atau tidak. Orang tuanya harus memilah. Kalau memang kita tahu ada tayangan yang tidak bagus, kita juga memberikan informasi, jadi itu sebetulnya sensor mandiri itu seperti itu,” sebutnya lagi.

Baca juga: Dentuman Misterius Terdengar Berulang Sepanjang April hingga Mei, Begini Kata Para Analis

Sementara Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan, Lembaga Sensor Film telah menandatangani kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti KPI, pemerintah provinsi, hingga kampus  dengan menggunakan gerakan sensor mandiri tersebut.

“Diharapkan dengan gerakan sensor mandiri ini masyarakat dapat memilih dan memilah tontonan online dengan bijak. LSF juga merilis gerakan Desa Sensor Mandiri, dimana 5 desa binaan LSF melakukan sosialisasi gerakan sensor mandiri. Sehingga ke depan tontonan bisa layak ditonton tanpa harus mempengaruhi nilai-nilai budaya dan moral di Indonesia,” tukasnya. (Anita/hm17)