Tuesday, November 17, 2026
MEDAN

Kesehatan hingga Penanganan Banjir, DPRD Medan: Maksimalkan P-APBD 2026

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 11.24 WIB
kesehatan_hingga_penanganan_banjir_dprd_medan_maksimalkan_papbd_2026

Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen. (Foto: Dok. Humas DPRD Medan)

Medan, MISTAR.ID – Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian DPRD Medan saat ini, antara lain sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga penanganan banjir.

“Program prioritas harus lebih ditingkatkan. Saat ini mungkin banjir bisa menjadi fokus utama, mengingat lagi puncak musim hujan. Kami ingin ada upaya konkret Pemko Medan dalam penanganan banjir. Banjir hebat yang terjadi dua tahun berturut-turut membuat masyarakat kesulitan. Selain mitigasi bencana, penanganan banjir juga harus maksimal,” kata Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, kepada Mistar, Selasa (17/11/2026).

Disebutkan Wong Chun Sen, Pemko Medan dapat memaksimalkan P-APBD Tahun Anggaran 2026 untuk merealisasikan seluruh program kerja prioritas.

Sebab, penambahan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan bertujuan mendukung program kerja yang sudah ditetapkan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Jangan pula sudah ditambah anggarannya kinerja OPD Pemko Medan tidak maksimal dan program kerja tidak terealisasi. Kalau seperti itu untuk apa minta penambahan anggaran saat P-APBD TA 2026. Ini akan terus kita awasi,” tutur Wong.

Begitu juga dengan kesehatan, Wong meminta Pemko Medan memastikan pelayanan kesehatan ke depan semakin baik, khususnya terhadap pasien BPJS maupun UHC.

“Sangat banyak kami menerima keluhan soal kesehatan dari masyarakat. Saat ini Ranperda Sistem Kesehatan lagi dibahas untuk memberi kepastian hukum. Seiring dengan itu, pembenahan harus terus dilakukan Pemko Medan terhadap pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kami tidak ingin dengar lagi ada pasien BPJS atau UHC sulit mendapat pelayanan kesehatan dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Yang paling disorot adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR). Wong meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, mengawasi kinerja OPD tersebut lantaran menjadi yang terendah dalam serapan anggaran.

“Sebagai salah satu OPD dengan anggaran besar, kinerja Dinas PKPCKTR sangat miris, persentase serapan anggarannya malah berada di bawah kecamatan. Di P-APBD 2026 juga ada penambahan anggaran sekitar Rp182 miliar, ini harus dikontrol Wali Kota agar serapannya maksimal dan program kerja bisa terealisasi,” katanya lagi.[]