Medan, MISTAR.ID
Tahun 2023 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Medan tercatat mengalami peningkatan.
Program pemerintah, seperti Peduli Perempuan dan Anak (SIPUAN) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat belum memberikan hasil yang signifikan dalam menangani masalah perlindungan anak dan perempuan.
Meskipun Kota Medan meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota layak anak (KLA) dengan predikat madya pada tahun 2023, penilaian dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Indonesia menunjukkan hal yang berbeda.
Baca juga :Â PKPA Minta Kasus Perundungan di MAN 1 Diproses Sesuai Sistem Peradilan Anak
Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi mengaku memberikan penilaian merah kepada Pemerintah Kota Medan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pemantauan yang dilakukan oleh PKPA selama setahun terakhir mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif dalam menangani masalah tersebut.
“Secara kualitatif, kualitas layanan meningkat dan masyarakat semakin percaya untuk melaporkan. Namun, situasinya berbeda di Kota Medan, PKPA melakukan analisis selama setahun terakhir dengan melihat aspek kuantitatif dan kualitatif,” terang Keumala Dewi saat diwawancara mistar.id, Selasa (2/1/24).
Meski terjadi peningkatan dalam kualitas layanan yang disediakan, sambungnya, peningkatan ini tidak diikuti dengan jumlah kasus yang dilaporkan.
