Namun, PKPA melihat bahwa pemerintah sedang melakukan perbaikan dalam pelayanan UPT PPA dan proses ini perlu dipercepat, mengingat Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan berbagai modus kejahatan yang harus segera ditanggapi.
Kota Medan saat ini menghadapi darurat kejahatan berbasis online, perundungan (bullying), eksploitasi, dan perdagangan manusia (trafficking).
Namun, sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Menurut PKPA, korban sering enggan melaporkan kasus karena kurangnya tindak lanjut dan respon yang memadai dari penegak hukum.
Baca juga :Â PKPA Resmi Bentuk APPPA
Kuantitas dan kualitas dalam penanganan kasus tidak selalu sejalan. Banyaknya kasus belum tentu menunjukkan rendahnya kualitas penanganannya, begitu juga sebaliknya.
“Bukan hanya pendampingan kasus yang menjadi sorotan, tetapi pemerintah di DP3APMP2KB Kota Medan juga sedang memperbaiki layanan UPT PPA. Namun, prosesnya perlu dipercepat. Kota ini metropolitan dengan berbagai modus kejahatan yang harus segera ditanggapi,” jelasnya.
