Medan, MISTAR.ID
Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan mengikuti Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Program One Agency One Innovation di Hotel Le Polonia, Rabu (28/9/22).
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemko Medan dalam berbenah untuk mewujudkan Birokrasi yang efektif, efesien, bersih dan melayani dengan inovasi yang tepat guna dan tepat sasaran.
Sosialisasi dan Fasilitasi ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Umum Renward Parapat.
Baca Juga:OPD Pemko Medan Dituntut Mampu Berkreasi Tingkatkan Pelayanan
Dalam pertemuan yang menghadirkan narasumber dari Abi Sarwanto selaku Deputi Pelayanan Publik KEMENPAN-RB ini turut hadir sejumlah Pimpinan OPD di antaranya Kadis Kebersihan dan Pertamanan Syarifuddin Irsan Dongoran, Kadispora Pulungan Harahap, Sekretaris Dinas Pendidikan Kiki Zulfikar, Kabag Orta Gelora KP Ginting dan segenap Camat serta Perwakilan OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Renward mengatakan saat ini langkah perbaikan pelayanan publik dinilai masih lambat dan tidak dapat mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi dan Informasi.
“Upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas pelayanan publik terus dilakukan. Berbagai program dicanangkan, salah satunya Program One Agency One Innovation. Hal ini dilakukan untuk mendorong instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menciptakan dan menemukan gagasan serta ide baru yang akan diterapkan guna memperbaiki kualitas pelayanan,” jelasnya.
Baca Juga:Setiap OPD di Pemko Medan Harus Paham Strategi Tugas dan Fungsinya
Dijelaskan Renward, gerakan One Agency One Innovation harus menjadi gerakan bersama dalam suatu kerangka kebijakan yang dipahami bersama oleh seluruh komponen. “Perlu kita ketahui bersama bahwa One Agency One Innovation bukan semata-mata sebuah program, tetapi sejatinya harus merupakan sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen, karena keberhasilan ini ditentukan oleh kolaborasi dari seluruh komponen,” jelasnya.
Lanjutnya, praktik peningkatan kualitas pelayanan publik dikatakan normal apabila menyangkut perubahan gradual yang perbaikannya dilakukan secara parsial. Misalnya dari peningkatan kenyamanan dari kurang nyaman menjadi lebih nyaman.
“Tujuan inovasi pelayanan publik harus dapat mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi lokomotif perubahan serta pemberi inspirasi perubahan,” tandasnya.(rahmad/hm15)
