Medan, MISTAR.ID

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Sumatera Utara mencatat tren positif dengan penurunan yang konsisten selama enam tahun terakhir. Pada 2025, IKG Sumut berada di angka 0,392 atau turun 0,007 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,399.

Statistik Ahli Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Misfaruddin, mengatakan penurunan secara berturut-turut sejak 2020 mencerminkan peningkatan kesetaraan gender yang semakin baik di Sumatera Utara.

Perbaikan IKG tahun ini didorong oleh dimensi pasar tenaga kerja dan kesehatan reproduksi. Salah satu indikator utama ialah meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.

“Peluang perempuan dan laki-laki untuk memasuki pasar kerja semakin setara. TPAK perempuan meningkat signifikan sebesar 1,26 persen poin, dari 58,54 persen pada 2024 menjadi 59,80 persen pada 2025,” kata Misfaruddin, Minggu (10/5/2026).

Selain itu, risiko kesehatan reproduksi perempuan juga dinilai semakin menurun. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan serta menurunnya angka ibu yang melahirkan pertama kali di usia di bawah 20 tahun.

Meski demikian, BPS masih mencatat adanya penurunan pada dimensi pemberdayaan, khususnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

“Persentase anggota parlemen perempuan menurun 1,02 persen poin menjadi 16,33 persen. Hal ini menunjukkan peran laki-laki dalam pengambilan keputusan masih dominan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Misfaruddin.

Selain itu, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA juga mengalami sedikit penurunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dibandingkan tahun 2024.

Data BPS menunjukkan disparitas ketimpangan gender antar kabupaten/kota di Sumut masih cukup lebar. Dari 33 daerah, sebanyak 20 wilayah mengalami perbaikan IKG, sedangkan 13 daerah lainnya justru mengalami peningkatan ketimpangan.

Tiga wilayah dengan ketimpangan gender terendah atau terbaik yaitu Kota Pematangsiantar dengan angka 0,129, Kota Tanjungbalai 0,132, dan Kota Medan 0,132. Sementara tiga wilayah dengan ketimpangan gender tertinggi ialah Kabupaten Padang Lawas 0,799, Kabupaten Nias Selatan 0,599, dan Kabupaten Nias 0,587.

Penurunan ketimpangan paling signifikan tercatat di Kota Tanjungbalai, sedangkan kenaikan ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Samosir.

“Saat ini terdapat 16 kabupaten/kota yang kondisinya sudah lebih baik dari angka provinsi, namun 17 daerah lainnya masih berjuang. Ini menunjukkan pekerjaan rumah untuk menekan disparitas ketimpangan gender antarwilayah masih besar,” tutur Misfaruddin.