Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera menuntaskan persoalan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok pada bulan suci Ramadan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul melonjaknya harga minyak goreng bersubsidi Minyakkita yang dilaporkan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah.

Selain itu, harga bawang merah, ayam potong, hingga telur ayam juga mengalami kenaikan signifikan di beberapa pasar tradisional di Sumatera Utara, sehingga memicu keresahan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, harus memastikan distribusi barang berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan yang membuka celah bagi spekulan.

“Sudah seharusnya stabilitas ekonomi, khususnya sektor pangan di momentum Ramadan ini benar-benar aman,” ujarnya kepada Mistar, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab Disperindag Sumut serta para pemangku kepentingan terkait agar bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah spekulan ataupun oknum yang memanfaatkan situasi. Disperindag harus turun langsung ke pasar dan memastikan HET dipatuhi,” tegasnya.

Politisi PKB ini turut menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang, untuk memastikan dan menuntaskan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

“Sudah seharusnya dilakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin di pasar tradisional dan pusat distribusi untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga,” tuturnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor antara Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota harus diperkuat. Ia menilai hal itu penting agar pengendalian harga tidak berjalan parsial, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Perlu sinergi yang kuat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lemahnya koordinasi. Kepala Disperindag Sumut harus memastikan seluruh jajaran bekerja maksimal dan responsif terhadap laporan masyarakat,” ujarnya.

Ia turut mendorong agar operasi pasar murah digelar secara masif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk menekan spekulasi harga.

Lebih lanjut, ia berharap Pemprov Sumut segera mengambil langkah konkret dan terukur, termasuk penindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan distribusi maupun penimbunan.

Ia menegaskan momentum Ramadan harus menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi.

“Harapan kita, pemerintah, khususnya Disperindag dan seluruh pemangku kepentingan, bergerak cepat, sehingga Sumut bebas dari gejolak harga. Masyarakat harus bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa dibebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” katanya. (hm25)