Medan, MISTAR.ID – Pengembangan ekonomi hijau merupakan salah satu dari delapan rencana pembangunan prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara (Sumut).

Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, mendukung pengembangan ekonomi hijau tersebut.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan konsep tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Melainkan mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.

"Ekonomi hijau merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan rendah karbon. Karena program ini telah menjadi agenda pembangunan nasional, sudah sepatutnya hal ini menjadi prioritas di Sumut," ujarnya usai dialog dengan perwakilan dari Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris, Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan fungsi legislatif demi memastikan terwujudnya ekonomi hijau secara efektif. Terkait anggaran, ia berjanji akan memastikan program-program hijau mendapatkan dukungan dana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tentu saja, kami akan terus mendorong dan memastikan pembangunan ekonomi hijau mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Program-programnya sudah tersedia; tugas kita sekarang adalah memperkuat dan meningkatkan pelaksanaannya,” ujarnya.

Terkait regulasi, ia menekankan pentingnya penetapan peraturan daerah (Perda) mengenai ekonomi hijau. Ia menyatakan DPRD Sumut akan mempelajari pendekatan yang dilakukan oleh daerah-daerah yang telah menerapkan peraturan serupa, seperti Yogyakarta dan Kalimantan Timur.

Menurutnya, Provinsi Kalimantan Timur telah membuktikan pembangunan rendah karbon tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

“Emisi karbon yang berhasil dikurangi dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Ini adalah peluang baru yang perlu dipahami masyarakat, karena manfaatnya melampaui pelestarian lingkungan hingga mencakup perolehan pendapatan,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan program Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir, sebagai contoh nyata penerapan pembangunan rendah karbon.

Program tersebut menyuplai sekitar 1.700 hingga 1.900 meter kubik air setiap harinya untuk mengairi sekitar 82 hektare lahan sawah yang dikelola oleh ratusan petani.

Pasalnya, pemasangan pompa tenaga surya ini telah meningkatkan intensitas tanam menaikkan frekuensi dari satu kali panen menjadi dua atau tiga siklus tanam per tahun, sekaligus menekan biaya operasional karena tidak lagi memerlukan bahan bakar.

“Keberhasilan tersebut akan direplikasi di Desa Pakpahan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas penggunaan energi terbarukan di Sumatera Utara,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan melalui alokasi anggaran, regulasi, dan pengawasan guna memastikan manfaatnya menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, khususnya para petani.

“Kami berharap Pemerintah Inggris akan terus mendukung program-program prioritas di Sumatera Utara. Sinergi semacam ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat." ucapnya. (hm20)