Medan, MISTAR.ID - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tidak ada titik panas atau hotspot yang terpantau di wilayah Sumut berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Meski demikian, kabut asap masih melanda sejumlah daerah dan diduga terbawa angin dari wilayah lain yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan titik api berukuran kecil sempat terpantau di kawasan Kabanjahe dan Kabupaten Karo sekitar satu setengah bulan lalu. Namun, titik-titik api tersebut berhasil dipadamkan melalui penanganan tim gabungan.

Tim yang terlibat antara lain Masyarakat Cinta Api, Manggala Agni, dan jajaran DLHK Sumut, dengan koordinasi bersama BMKG.

"Berdasarkan pemantauan BMKG, hari ini tidak ada titik api di Sumut. Jika dibandingkan wilayah lain seperti Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, hingga Aceh, Sumut patut bersyukur karena titik api lokal sudah berhasil diatasi," katanya dalam konferensi pers di Aula Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jumat (16/10/2026).

Meski tidak ada hotspot yang terpantau, Heri mengakui kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Sumut. Menurutnya, kondisi tersebut diduga terjadi karena angin membawa partikel asap dari luar daerah menuju Sumut dan Aceh.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla saat ini menghadapi tantangan karena sebagian besar kebakaran bersumber dari lahan gambut yang mengering. Kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus karena bara api dapat bertahan di dalam tanah dan terus menghasilkan asap.

"Persoalan karhutla kali ini cukup berat karena sebagian besar bersumber dari lahan gambut yang mengering. Penanganan kebakaran di lahan gambut perlu keahlian khusus dan pendekatan yang beda dari hutan tropis maupun hutan darat, karena gambut harus dijaga dalam kondisi basah dan berair agar bara api di dalam tanah tidak terus membara dan memicu asap," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heri juga memaparkan sejumlah capaian program strategis DLHK Sumut, termasuk pelaksanaan program rehabilitasi mangrove (PHBN) yang melibatkan masyarakat dan berbagai instansi terkait. (*)