Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu, menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi Kota Medan yang berpotensi tenggelam di masa depan apabila para pemangku kepentingan tidak serius menangani persoalan banjir yang terus berulang.

“Kekhawatiran kita beberapa tahun ke depan, Kota Medan ini bisa tenggelam. Masyarakat akan kehilangan kenyamanan untuk tinggal di wilayah yang rawan banjir,” ujar Defri kepada Mistar, Selasa (14/10/2025).

Ia menyebut sejumlah kawasan rawan banjir di Kota Medan, seperti Kecamatan Medan Polonia, Medan Helvetia, Medan Maimun, Medan Labuhan, dan Medan Johor, hingga wilayah Medan Utara.

Menurut Defri, dibutuhkan langkah konkret dan serius dalam menangani banjir secara permanen, bukan hanya pekerjaan parsial atau sementara pada saluran primer maupun sekunder.

“Mitigasi banjir tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus menyeluruh dan terintegrasi,” tegas politisi NasDem itu.

Defri menyoroti bahwa salah satu hambatan utama penanganan banjir di Medan adalah tumpang tindih kewenangan antar daerah dan instansi.

“Banjir ini ada yang jadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi (SDABMBK), ada juga yang menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Deli Serdang, bahkan Provinsi dan Kementerian melalui BBWS Sumatera II,” jelasnya.

Ia menegaskan, semua pihak tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam normalisasi sungai yang hingga kini masih minim dilakukan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka. Namun alasan klasiknya selalu keterbatasan anggaran, padahal pendangkalan sungai sudah parah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Defri mengungkapkan bahwa drainase primer dan sekunder di permukiman masyarakat tidak berfungsi optimal. Akibatnya, ketika curah hujan tinggi, air meluap ke jalan dan perumahan warga.

“Banjir di Medan ini tidak berdiri sendiri. Air dari Deli Serdang juga masuk ke Medan, seperti di kawasan Jalan Eka Surya, Medan Johor. Karena tidak ada drainase, airnya melimpah,” terangnya.

Menurutnya, solusi sederhana seperti pembuatan drainase baru dan normalisasi rutin bisa mengurangi risiko banjir secara signifikan.

Defri menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi agar tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih.

“Misalnya Pemko Medan punya anggaran sekian, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga punya. Kalau semua terkoneksi, hasilnya akan jauh lebih efektif,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, Defri mendorong Pemko Medan segera menyediakan lahan untuk pembangunan kolam retensi.

“Kolam retensi ini penting untuk menampung air dengan volume besar sebelum dialirkan ke sungai. Itu salah satu solusi utama untuk mencegah banjir,” pungkasnya.

Ia menekankan, seluruh pemerintah terkait, agar serius memikirkan penanganan banjir di Kota Medan, mulai dari perencanaan program hingga menganggarkan dari biaya yang mereka miliki dalam melaksanakan persoalan banjir tersebut. (hm16)