Monday, November 16, 2026
MEDAN

Dasco Mencuat sebagai Kandidat Wapres, BEM SI: Pengalaman Harus Jadi Pertimbangan

Mistar.idSenin, 16 November 2026 pukul 14.22 WIB
dasco_mencuat_sebagai_kandidat_wapres_bem_si_pengalaman_harus_jadi_pertimbangan

Korpus BEM SI 2025-2026, Muzammil Ihsan (Foto: Dok. Muzammil Ihsan)

Medan, MISTAR.ID – Dinamika ketatanegaraan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden Indonesia memicu perhatian berbagai kalangan.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Korpus BEM SI) 2025-2026, Muzammil Ihsan menilai rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan harus menjadi pertimbangan utama.

Muzammil secara khusus menyoroti nama Sufmi Dasco Ahmad yang kini telah mendapat dukungan besar dari Partai Gerindra, setelah namanya mencuat dalam perbincangan kepemimpinan nasional. Menurut Muzammil, pengalaman panjang Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI merupakan modal penting dalam memahami dinamika kelembagaan negara.

“Indonesia butuh pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi jembatan di tengah-tengah perbedaan. Pengalaman membangun komunikasi, mengedepankan dialog serta menjaga persatuan adalah hal penting untuk keberlanjutan kepemimpinan nasional,” katanya dalam keterangan tertulisnya kepada Mistar, Senin (16/11/2026).

Ketua BEM Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2025/2026 itu menilai, tantangan bangsa ke depan menuntut figur pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Terlebih, nilai persatuan tidak boleh sekadar slogan belaka, melainkan harus diwujudkan lewat kerja sama dan keberpihakan atas kepentingan rakyat.

Pandangan tersebut turut dilandasi oleh pengalamannya di kancah gerakan mahasiswa nasional, sebagai korpus BEM SI yang kerap berinteraksi dengan berbagai elemen pemuda di berbagai daerah, serta statusnya sebagai deklarator Pemuda Indonesia Raya (Pemira), Muzammil memandang bahwa kemampuan merajut keragaman adalah kunci stabilitas bangsa.

Terkait mekanisme pengisian jabatan wapres, ia menegaskan bahwa seluruh proses tata negara wajib berjalan sesuai koridor konstitusi, merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan agar stabilitas negara dan kepentingan nasional tetap diletakkan di atas segalanya.

“Semoga diskursus mengenai kepemimpinan nasional ini bisa berjalan secara sehat serta mengedepankan rekam jejak dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

Karena menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana kepemimpinan nasional dapat mempererat persatuan, stabilitas tetap terjaga, dan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[]