Belum Ada Surat Demo Masuk, Polda Sumut Tetap Siapkan Pengamanan

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan. (Foto: Matius/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Polda Sumatera Utara (Sumut) memastikan belum ada menerima surat pemberitahuan pelaksanaan demonstrasi dari kelompok mahasiswa maupun masyarakat hingga Jumat (12/6/2026).
“Untuk hari ini kami belum menerima surat pemberitahuan terkait demonstrasi, baik dari mahasiswa maupun masyarakat di wilayah Sumut. Jadi, untuk hari ini tidak ada demonstrasi di Sumut,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan.
Meski demikian, ia menegaskan jajaran kepolisian tetap menyiapkan langkah pengamanan apabila sewaktu-waktu terdapat kelompok masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Menurut Ferry, Polda Sumut akan mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Kami akan mengawal sebaik mungkin secara humanis apabila ada masyarakat maupun mahasiswa yang menggelar demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya.
Ferry menegaskan demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, kepolisian berkomitmen memberikan pengamanan sekaligus memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Kasubdit Penmas Polda Sumut Jagokan Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Belanda Berpeluang ke Final
Selain itu, Polda Sumut mengimbau kelompok yang berencana menggelar aksi agar mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memudahkan pengamanan dan pengaturan di lapangan.
Seperti diketahui, hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dengan jumlah massa 1.500 orang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi antara lain, menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan. (hm20)
BERITA TERPOPULER




















