Medan, MISTAR.ID

Munculnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Medan dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).

Pertamina diminta segera memberikan penjelasan terbuka guna meredam kekhawatiran masyarakat yang dipicu memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Ketua LAPK, Padian Adi S Siregar, menilai komunikasi yang jelas dan transparan dari Pertamina sangat krusial saat ini untuk menghentikan spekulasi liar di tengah publik mengenai stabilitas pasokan energi nasional.

Padian mengatakan kekhawatiran masyarakat tidak terlepas dari pemberitaan mengenai perang yang melibatkan Iran, yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia. Isu kemungkinan kenaikan harga BBM di dalam negeri inilah yang diduga memicu warga melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya.

"Kondisi ini perlu segera direspons dengan komunikasi yang jelas dan transparan dari Pertamina. Penjelasan resmi mengenai kondisi stok, distribusi, serta jaminan ketersediaan BBM penting untuk meredam spekulasi. Masyarakat butuh kepastian agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar," kata Padian, Jumat (6/3/2026).

LAPK juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam perilaku panic buying. Tindakan membeli BBM secara berlebihan justru dinilai dapat menciptakan kelangkaan semu di lapangan yang akan memperparah antrean di SPBU.

Poin utama imbauan LAPK yakni membeli sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan normal bagi seluruh lapisan masyarakat, bijak menyerap informasi jangan terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, dan tetap tenang perilaku panik justru merugikan mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain menuntut transparansi Pertamina, Padian juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya di wilayah Kota Medan. Hal ini bertujuan untuk menutup ruang bagi praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan di tengah situasi genting.

"Pemerintah diharapkan terus melakukan pengawasan guna memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi praktik penimbunan yang merugikan konsumen. Koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan pemangku kepentingan perlu diperkuat agar situasi tetap kondusif," ucapnya.

Keterbukaan informasi dan pengawasan lapangan yang kuat diharapkan dapat mengembalikan stabilitas di SPBU, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global saat ini.