Medan, MISTAR.ID

Aktivis Sumatera Utara (Sumut), Ilham Panggabean, mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan longsor dan banjir di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bencana nasional.

Ilham juga meminta negara hadir dan tidak mengabaikan kondisi darurat bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, bencana di Aceh hingga Sumbar bukanlah bencana biasa.

"Bencana tanah longsor dan banjir yang menghantam Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan lagi sekadar musibah alam. Ini merupakan krisis kemanusiaan besar yang menguji kecepatan negara dalam menyelamatkan rakyatnya," ucapnya kepada Mistar dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Pemerintah, kata Ilham, memang telah mengerahkan tim tanggap darurat, pesawat logistik, dan melakukan koordinasi lintas lembaga. Namun, bantuan sering terlambat, distribusi tidak merata, dan koordinasi tersendat karena jalur darat yang rusak.

"Beberapa kasus menunjukkan warga harus menunggu tiga hingga empat hari sebelum bantuan pertama tiba. Pertanyaan pun muncul, jika rakyat sudah berada di situasi paling genting, mengapa negara belum bergerak secepat skala bencana ini menuntut? Respons negara dalam situasi seperti ini tidak boleh bersifat administratif; harus operasional dan menyelamatkan nyawa," ujarnya.

Oleh karena itu, Ilham menuntut empat hal yang sama sekali tidak dapat dinegosiasikan, salah satunya adalah penetapan status bencana nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Pertama, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar ditetapkan sebagai bencana nasional supaya seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan tanpa hambatan birokrasi. Kedua, evakuasi cepat dan terkoordinasi, terutama bagi lansia, ibu, bayi, anak-anak, dan mereka yang saat ini masih terjebak di wilayah terisolasi," ujarnya.

Ketiga, lanjut Ilham, distribusi logistik harus transparan dan tepat sasaran, tidak menunggu jalur darat pulih. Keempat, harus dilakukan investigasi independen terhadap faktor struktural yang memperparah bencana, mulai dari deforestasi, tata ruang yang diabaikan, hingga pembangunan yang mengabaikan kajian risiko.

"Di tengah duka dan keputusasaan ini, rakyat Aceh hingga Sumbar tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya ingin negara sepenuhnya hadir. Hadir bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan penyelamatan. Untuk tragedi sebesar ini, hanya ada satu aturan: negara tidak boleh dan tidak bisa terlambat," tutupnya.