Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi D DPRD Sumut, Rabu (7/5/2025).

Wakil Ketua Komisi D, Yahdi Khoir Harahap, mengingatkan Dinas PUPR Sumut untuk tidak hanya fokus pada pembangunan jalan di Sipiongot, Mandailing Natal (Madina), dan jalur alternatif Karo. Ia menekankan banyak jalan rusak di wilayah lain Sumut yang juga membutuhkan perhatian.

“Salah satunya jalur Kisaran–Sionggang yang tembus ke Simalungun, itu sangat butuh perhatian. Soal pengairan, kami juga berharap anggaran untuk Bendungan Dalu-dalu tetap menjadi prioritas karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan, hampir jebol,” ujarnya.

Yahdi mengatakan, bendungan tersebut mengairi lebih dari 1.500 hektare sawah dan telah diproyeksikan oleh Dinas Pertanian untuk bisa panen tiga kali dalam setahun. Namun, akibat kondisi bendungan yang rusak, para petani kini hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun.

“Padahal, jika normal, potensi panennya bisa sampai empat kali. Sekarang ini hanya bisa satu atau dua kali panen. Jadi mohon ini benar-benar diperhatikan,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menyoroti permasalahan pembangunan irigasi yang menjadi salah satu program prioritas Dinas PUPR Sumut. Ia menilai, masalah klasik seperti alih fungsi lahan masih menjadi hambatan utama.

“Jika kebijakan Presiden mengenai kenaikan harga gabah terealisasi, hal itu akan meningkatkan semangat petani untuk bertani. Namun pembangunan irigasi harus dikaji matang, agar anggaran bisa dialihkan juga untuk perbaikan jalan yang lebih membutuhkan,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta Dinas PUPR untuk memberikan daftar lengkap program yang sedang berjalan agar Komisi D bisa mengawasi secara optimal.

Senada dengan itu, anggota Komisi D lainnya, Viktor Silaen, turut menyampaikan keluhan masyarakat dari daerah pemilihannya. Ia menyoroti akses jalan dari Silimbat ke Toba Samosir (Tobasa) yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Jalan itu sangat tidak layak, akibatnya pengangkutan hasil kelapa sawit menjadi terhambat. Banyak juga jalan yang dulu diserahkan ke provinsi tanpa pengkajian matang. Sebaiknya dikaji ulang agar bisa dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Viktor juga menyoroti minimnya anggaran pembangunan irigasi, padahal sekitar 60 persen warga Sumut berprofesi sebagai petani. Ia menyarankan agar alokasi anggaran irigasi ditingkatkan.

“Saya juga menyarankan agar pembangunan jalan Labura–Parsoburan didahulukan karena rute itu sangat vital untuk kelancaran logistik,” katanya. (ari/hm24)