Medan, MISTAR.ID
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membuka kasus pembunuhan aktivis Munir.
“Kita desak Presiden untuk membuat sebuah kebijakan untuk mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang hilang, ini tergantung kemauan Presiden,” kata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM kepada Mistar, Senin (7/9/20).
Menurutnya semua penegakan hukum kasus HAM berada di tangan Presiden. “Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM kami sudah bertemu Presiden, kami minta Presiden perintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa ini. Kalau Presiden gak perintahkan, ya ga jalan,” ujarnya.
Saat ini ada 14 kasus pelanggaran HAM berat yang terkatung-katung, tidak ada jalan keluarnya. “Tapi kalau ada kemauan Presiden pasti bisa diselesaikan,” tandas dosen Fisipol USU ini.
Baca Juga: Presiden Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Awasi Warga
Dikatakannya, untuk kasus Munir sebenarnya sudah ada dokumen hasil TPF dan dokumen resmi eksaminasi persidangan seorang jenderal yang bebas dalam persidangan kasus Munir. Namun kedua dokumen resmi itu hilang. “Kelihatannya, ada ketidakmauan pemerintah untuk menyelesaikan kasus itu,” tambahnya.
Saat ini yang dikhawatirkan banyak pihak adalah kasus Munir akan kadaluarsa karena selama ini menjadi kasus pelanggaran HAM biasa. “Karena pelanggaran HAM biasa jadi tindak pidana biasa. Kalau tidak dinaikan menjadi pelanggaran HAM berat, dua tahun lagi kasus ini kadaluarsa,” ujar Taufan yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis hak-hak anak ini.
Baca Juga: Unjukrasa BEM Seluruh Indonesia Tuntaskan Pelanggaran HAM
Untuk itu Komnas HAM telah meminta pihak keluarga Munir dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) untuk membuat legal opinion yang kuat agar kasus ini bisa menjadi kasus pelanggaran HAM berat. Dengan demikian kasusnya tidak akan ada masa kadaluarsa. (edrin/hm11)
