Canberra, MISTAR.ID

Senator Australia Pauline Hanson dijatuhi sanksi skors oleh Senat setelah melakukan aksi kontroversial dengan mengenakan burqa di dalam gedung parlemen.

Politisi Partai One Nation yang dikenal dengan sikap anti-Islam tersebut menggunakan burqa sebagai alat peraga politik untuk mendukung kampanye pelarangan burqa di tempat umum.

Insiden terbaru terjadi saat Hanson menghadiri sidang majelis tinggi pada Senin (24/11/2025) waktu setempat, setelah permohonannya untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pelarangan burqa dan penutup wajah lainnya ditolak oleh parlemen.

Aksi tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai anggota parlemen, terutama dari perwakilan Muslim di Senat Australia. Hanson dituduh rasis dan tidak menghormati umat beragama.

Menurut laporan Reuters, Selasa (25/11/2025), Senat Australia menjatuhkan skors selama tujuh hari masa sidang terhadap Hanson. Mosi kecaman terhadap dirinya disahkan dengan mayoritas 55 suara setuju dan lima suara menolak. Hanson juga merupakan pemimpin Partai One Nation yang dikenal dengan kebijakan anti-imigrasi.

Menteri Luar Negeri Australia sekaligus pemimpin blok Partai Buruh di Senat, Penny Wong, mengecam keras tindakan Hanson. Ia menyebut aksi tersebut sebagai tindakan yang “mengejek dan menjelek-jelekkan suatu keyakinan”.

“Aksi Senator Hanson yang penuh kebencian dan dangkal mengoyak tatanan sosial kita. Saya meyakini hal itu membuat Australia lebih lemah dan menghadirkan konsekuensi kejam bagi banyak warga yang paling rentan,” ujar Wong.

“Senator Hanson mengejek suatu keyakinan yang dianut hampir satu juta warga Australia. Saya belum pernah melihat seseorang begitu tidak hormat terhadap parlemen,” tambahnya.

Partai One Nation, yang memanfaatkan meningkatnya sentimen nasionalis dan sikap anti-imigrasi, kini memiliki empat kursi di Senat setelah memperoleh tambahan dua kursi pada pemilu Mei lalu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan publik terhadap Hanson dan partainya terus meningkat.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Canberra, Hanson menegaskan ia tetap pada pendiriannya terkait burqa. Ia berpendapat bahwa tidak ada aturan berpakaian khusus di parlemen Australia.

“Jika seseorang diminta melepas helm saat memasuki bank atau tempat lain, mengapa burqa harus berbeda?” ujarnya. “Saya akan tetap teguh pada keyakinan saya. Rakyatlah yang akan menilai,” tegasnya.

Hanson sebelumnya dikenal sejak 1990-an karena sikap kerasnya terhadap imigrasi dari Asia dan penolakan terhadap pencari suaka. Ia juga telah lama berkampanye menentang penggunaan pakaian Islami.

Aksi pada Senin (24/11/2025) merupakan kedua kalinya ia mengenakan burqa di gedung parlemen. Pada tahun 2017, ia juga melakukan hal serupa untuk menyerukan pelarangan burqa secara nasional.

Senat Australia kembali menegaskan sikapnya dengan melarang Hanson menghadiri sidang selama tujuh hari melalui mosi yang disetujui hampir seluruh anggota. Tindakannya mengenakan burqa setelah RUU pelarangan pakaian Muslimah ditolak parlemen dinilai sebagai penghinaan terhadap Muslimah dan tindakan provokatif yang tidak dapat diterima.

Aksinya kembali mengundang kecaman luas dan mempertegas pandangan banyak pihak bahwa Hanson terus mengeksploitasi isu identitas dan agama demi kepentingan politik. (hm16)