17.5 C
New York
Monday, April 29, 2024

Presiden Filipina Tolak Gencatan Senjata Dengan Pemberontak

Manila, MISTAR.ID

Pemerintah Filipina dengan tegas menyatakan tidak akan melakukan gencatan senjata saat Natal tahun ini dengan kelompok pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru. Seperti dilansir media, Selasa (8/12/20), keputusan itu disampaikan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Dia menyatakan akan terus berusaha menumpas pemberontak komunis, sesuai janji yang sudah dia gulirkan sejak dua tahun lalu.

“Tidak akan ada gencatan senjata lagi di masa pemerintahan saya. Gencatan senjata sudah mati untuk segala tujuan dan niat,” kata Duterte. Duterte juga mengabulkan usulan angkatan bersenjata yang menolak memberikan masa gencatan senjata dengan gerilyawan komunis. Di masa lalu, militer Filipina dan gerilyawan komunis memberlakukan gencatan senjata selama Natal.

Setelah dilantik pada 2016, Duterte menawarkan posisi di kabinet bagi kelompok sayap kiri untuk berdamai dan melakukan rekonsiliasi. Namun, kelompok pemberontak dan angkatan bersenjata menuduh masing-masing pihak kembali menyerang dan akibatnya perundingan damai terhenti.

Baca juga: Serang Markas Tentara Filipina, Milisi Kocar-kacir Diserang Balik

Duterte juga menolak berunding dengan kelompok pemberontak. Dia menyatakan bisa dimakzulkan atau ditembak mati jika sepakat berbagi kekuasaan dengan pemberontak. “Tidak ada presiden bodoh yang mau melakukan hal itu. Antara saya dimakzulkan atau tentara dan polisi menembak mati saya, saya bisa dibunuh karena dianggap pengkhianat negara,” kata Duterte.

Kelompok pemberontak komunis di Filipina sampai saat ini belum secara terbuka meminta posisi politik di pemerintahan dengan Duterte. Meski begitu, peluang perundingan masih terbuka asalkan kedua belah pihak melanjutkan pembicaraan tentang reformasi undang-undang dasar.

Duterte dan militer menuduh kelompok sayap kiri dan sejumlah anggota legislatif berkonspirasi mendukung pemberontak melawan pemerintahannya. Para aktivis membantah tuduhan itu dan menuding Duterte dan militer berupaya membungkam kebebasan berpendapat.

Pada 1992, pemerintah Filipina mencabut beleid yang menyatakan bahwa menjadi anggota Partai Komunis Filipina adalah sebuah kejahatan. Namun, Duterte menyatakan mereka masih tetap bisa dipidana jika melakukan pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan dan melawan pemerintah.

Anggota legislatif Filipina, Carlos Zarate, dan Partai Bayan Muna membantah tuduhan Duterte bahwa mereka terkait dengan kelompok pemberontak komunis.

Pemberontakan kelompok komunis di Filipina sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Saat ini diperkirakan ada sekitar 3.500 gerilyawan komunis yang masih berjuang. Akan tetapi, kelompok komunis Filipina menyatakan mereka sudah tidak mempunyai gerilyawan. (ant/hm09)

Related Articles

Latest Articles