Jakarta, MISTAR.ID
Semua Menteri Luar Negeri (Menlu) blok negara berkembang yang mencakup Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS ), melakukan pertemuan di kota Cape Town, Afrika Selatan pada 1 Juni 2023.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor, mengatakan bahwa diskusi fokus pada peluang untuk memperkuat dan mengubah sistem tata kelola global dan juga menjajaki sinergi antara BRICS dan G20 di dunia multi-kutub.
“Pada pertemuan tersebut akan mencari solusi pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan ini dapat mendorong lingkungan pembangunan yang damai,” tambahnya, Rabu (7/6/23).
Baca Juga: Sebut Barat Munafik, Pemerintah Afrika Selatan Tolak Menangkap Presiden Rusia
Pertemuan para Menlu BRICS terjadi di tengah kritis dan situasi internasional yang menantang. Oleh karena itu, negara-negara BRICS dipandang sebagai “simbol perubahan” yang diharapkan dapat mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia bahwa cara lama tidak dapat mengatasi situasi baru.
Lingkungan global saat ini menuntut agar negara-negara BRICS mendekati isu-isu kontemporer utama secara serius, konstruktif, dan kolektif.
Sejalan dengan harapan dan tuntutan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap BRICS dapat memperjuangkan hak pembangunan dan keadilan ekonomi di negara berkembang.
Menteri Marsudi menyampaikan pernyataannya itu secara virtual dalam pertemuan para Menlu BRICS di Cape Town, Afrika Selatan, pada 2 Juni lalu. Selain Indonesia, pertemuan Menlu BRICS dihadiri oleh 14 negara undangan, antara lain Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Baca Juga: Status ‘Negara Adidaya’ AS Terancam, Ini Pemicunya
Dalam pertemuan itu, Marsudi mengatakan dunia saat ini semakin terpecah menjadi blok-blok yang terpolarisasi dan membuat tatanan dunia berbasis aturan telah kehilangan maknanya karena masing-masing negara memperjuangkan kepentingannya sendiri.
“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang akan paling menderita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini, dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan positif untuk (kondisi) ini,” tegasnya.
Karena itu, katanya, blok tersebut harus memperjuangkan hak pembangunan masing-masing negara, terutama negara berkembang yang selama ini mengalami ketidakadilan ekonomi.
Baca Juga: Negara ASEAN akan Transaksi Pakai Mata Uang Lokal
Menurut Marsudi, negara-negara Global South berhak menjadi bagian dari rantai pasok dunia, bebas dari diskriminasi perdagangan maupun jebakan utang. “Global Selatan” merujuk secara luas ke wilayah Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Oseania.
Isu negara-negara Global South juga diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT G7 Hiroshima pada Mei tahun ini. “Saya berharap BRICS mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Menteri Marsudi.
Menlu RI juga mengajak BRICS untuk memperkuat multilateralisme inklusif — kolaborasi beberapa negara dalam mengejar tujuan bersama.
Tatanan global harus direformasi, tetapi harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang, tambahnya.
Marsudi menegaskan multilateralisme hanya bisa dikembangkan jika semua pihak secara konsisten menghormati hukum internasional tanpa menerapkan standar ganda.(antara/hm17).
