Seoul, MISTAR.ID

Lonjakan signifikan terjadi pada penjualan kantong sampah plastik di Korea Selatan, bahkan dilaporkan meningkat hingga tiga kali lipat.

Fenomena ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap potensi terganggunya pasokan nafta atau bahan baku utama plastik akibat konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan laporan The Korea Times (1/4/2026), sejumlah jaringan minimarket mencatat kenaikan penjualan yang tajam. Di gerai CU, penjualan kantong sampah khusus limbah makanan meningkat lebih dari 150 persen dalam sepekan, sementara kantong sampah umum melonjak lebih dari dua kali lipat.

Kondisi serupa juga terlihat di GS25, di mana penjualan masing-masing kategori tersebut naik lebih dari 180 persen dan 230 persen. Peningkatan juga terjadi di jaringan lain seperti 7-Eleven dan Emart24, dengan tren kenaikan yang tidak jauh berbeda.

Gejala pembelian dalam jumlah besar mulai terlihat sejak pertengahan Maret. Hal ini beriringan dengan meningkatnya kekhawatiran di industri petrokimia mengenai potensi gangguan pasokan minyak dunia, khususnya jika terjadi penutupan Selat Hormuz, yang berimbas langsung pada ketersediaan nafta.

Pada awal Maret, permintaan masih relatif stabil. Namun, sejak pertengahan bulan, penjualan mulai menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. CU mencatat kenaikan dua digit untuk kedua jenis kantong sampah, sementara GS25 dan jaringan ritel lainnya juga mengalami pola serupa.

Permintaan yang melonjak memicu aksi pembelian berlebihan (panic buying), terutama untuk kantong sampah ukuran 10 liter dan 20 liter yang paling banyak digunakan rumah tangga. Akibatnya, stok di sejumlah toko cepat menipis. Beberapa gerai bahkan hanya menyediakan ukuran besar, sementara lainnya mulai memberlakukan pembatasan pembelian atau mengurangi jumlah produk dalam satu paket.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan memastikan bahwa pasokan kantong sampah secara nasional masih dalam kondisi aman.

Cadangan yang tersedia disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari tiga bulan ke depan. Pembatasan pembelian yang diterapkan disebut sebagai langkah antisipatif untuk menekan kepanikan masyarakat, bukan karena adanya gangguan distribusi atau kelangkaan barang. (hm20)