Kuala Lumpur, MISTAR.ID – Kabut asap yang menyelimuti Malaysia tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga membebani perekonomian negara. Kerugian akibat polusi udara diperkirakan mencapai 50 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp219 miliar setiap hari.

Melansir Straits Times, Jumat (16/10/2026), profesor ekonomi Sunway University, Yeah Kim Leng, memperkirakan kerugian ekonomi akibat kabut asap berkepanjangan berkisar 20 juta hingga 50 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp88 miliar hingga Rp219 miliar per hari.

Jika dampak yang lebih luas ikut diperhitungkan, total kerugian diperkirakan mencapai 600 juta hingga 1,5 miliar ringgit atau sekitar Rp2,6 triliun hingga Rp6,5 triliun setiap bulan.

Sektor pariwisata dan penerbangan menjadi bidang yang paling rentan terdampak. Polusi udara diperkirakan dapat menekan kedatangan wisatawan hingga 8 persen, dengan potensi kerugian terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 1,5 miliar ringgit.

Dampak kabut asap juga menjalar ke sektor pertanian dan perkebunan. Petani sayuran di Johor dilaporkan mengalami penurunan produksi, sementara hasil panen buah-buahan menyusut hingga separuhnya.

Industri kelapa sawit pun menghadapi risiko penurunan produktivitas yang dampaknya diperkirakan baru terasa dalam enam hingga 12 bulan.

Gangguan jarak pandang turut memperlambat transportasi dan distribusi barang. Pengiriman mengalami keterlambatan, sedangkan sejumlah proyek konstruksi berjalan lebih lambat atau bahkan harus dihentikan sementara.

Aktivitas bisnis juga tertekan akibat menurunnya produktivitas pekerja dan meningkatnya cuti sakit. Penutupan sekolah serta melemahnya perdagangan usaha kecil dan menengah (UKM) semakin menambah beban ekonomi.

Biaya Kesehatan Ikut Meningkat

Di luar kerugian sektor usaha, kabut asap juga meningkatkan pengeluaran pemerintah dan masyarakat untuk layanan kesehatan.

Associate Professor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr Mohd Hafiz bin Jaafar, mengatakan penelitiannya di Selangor menemukan kunjungan pasien ke rumah sakit dan klinik selama periode kabut asap 2012-2015 menelan biaya sekitar 14,6 juta ringgit.

Secara nasional, biaya pengobatan penyakit terkait kabut asap meningkat dari sekitar 21 juta ringgit pada 1997 menjadi 410 juta ringgit pada 2013.

“Angka tersebut baru mencakup biaya medis untuk penyakit pernapasan. Beban akibat gangguan jantung dan pembuluh darah, kehilangan pendapatan karena cuti sakit, serta penurunan produktivitas belum sepenuhnya diperhitungkan,” ucapnya.

Hafiz menilai kabut asap tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan. Krisis tersebut juga membawa konsekuensi ekonomi melalui peningkatan biaya pengobatan, hilangnya waktu kerja, dan terganggunya aktivitas usaha.

Malaysia Dorong Kerja Sama dengan Indonesia

Untuk mencegah kerugian serupa terus berulang, para ahli mendesak pemerintah Malaysia memperkuat langkah antisipasi sebelum musim kabut asap tiba.

Upaya tersebut mencakup pembangunan sistem peringatan dini, penyampaian informasi kesehatan yang lebih jelas, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita asma maupun penyakit jantung.

Hafiz juga mendorong kerja sama regional dengan Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang menjadi sumber kabut asap.

“Malaysia dapat memberikan dukungan melalui pendanaan, bantuan teknis, dan pemantauan. Namun, keberhasilan pencegahan tetap membutuhkan kerja sama dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai pertemuan tingkat tinggi diperlukan untuk memastikan komitmen nyata negara-negara di kawasan dalam menangani persoalan tersebut.

Pengalaman krisis kabut asap pada 1997, 2006, 2013, 2015, 2019, hingga 2026 menunjukkan bahwa persoalan ini terus berulang dengan dampak kesehatan dan ekonomi yang besar.

“Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih murah dibandingkan menanggung kerugian ekonomi yang sama setiap beberapa tahun,” tuturnya. (Straits Time)