Ankara, MISTAR.ID - Turki bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang dijadwalkan berlangsung pada 7–8 Juli 2026 di Ankara. Pertemuan tersebut digelar di tengah meningkatnya dinamika di internal aliansi, termasuk perbedaan pandangan terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara sekutu.

Bagi Turki, penyelenggaraan KTT ini memiliki arti strategis mengingat negara tersebut memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO dan berperan penting di kawasan tenggara aliansi. Pertemuan itu juga akan menjadi kunjungan pertama presiden Amerika Serikat ke Turki dalam 17 tahun terakhir, sejak Barack Obama pada 2009.

Menjelang pelaksanaan KTT, aparat keamanan Turki melakukan gelombang penangkapan terhadap sedikitnya 225 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 178 orang dilaporkan masih ditahan. Mereka terdiri atas aktivis hak asasi manusia, pegiat lingkungan, hingga jurnalis.

Pemerintah Turki juga memberlakukan larangan penyelenggaraan aksi unjuk rasa di Ankara selama dua pekan menjelang berlangsungnya KTT.

Pihak kejaksaan menyatakan penangkapan dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap dugaan aktivitas organisasi yang dikategorikan sebagai kelompok teroris. Penyelidikan disebut bertujuan mengungkap jaringan dan aktivitas kelompok tersebut di berbagai wilayah Turki.

Sejumlah tokoh yang turut diamankan antara lain perwakilan Yayasan TEMA di Ankara, Nevzat Özer, ekonom Emel Memiş Parmaksız, serta jurnalis sekaligus pemimpin redaksi portal LGBTQ Kaos GL, Yıldız Tar.

Selain itu, dua pengacara, Semra Demir dan Kürşat Bafra, juga ditahan atas dugaan keterlibatan dalam organisasi teroris bersenjata dan kini masih menjalani proses penahanan praperadilan.

Beberapa tersangka diketahui diperiksa terkait dugaan hubungan dengan Partai Komunis Turki/Marxis-Leninis yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki.

Pemeriksaan meliputi dugaan penggunaan identitas samaran, pelatihan militer, hingga keterlibatan dalam struktur organisasi. Para tersangka membantah seluruh tuduhan tersebut, bahkan sebagian mengaku tidak mengenal kelompok yang dimaksud.

Pengamat politik Berk Esen menilai gelombang penangkapan tersebut sebagai langkah yang tidak lazim. Menurutnya, pemerintah seharusnya berupaya membangun citra positif menjelang penyelenggaraan KTT NATO, bukan justru memicu kritik internasional.

Ia juga mengingatkan pola serupa pernah terjadi menjelang penyelenggaraan KTT NATO sebelumnya di Turki, ketika kelompok-kelompok berhaluan kiri menjadi sasaran aparat.

Esen menduga langkah tersebut juga menjadi sinyal politik kepada Amerika Serikat. Menurutnya, aparat kemungkinan menargetkan individu yang dianggap berpotensi mengorganisasi aksi protes selama KTT berlangsung.

Ia menambahkan, sebagian besar orang yang ditangkap bahkan tidak memiliki afiliasi politik yang jelas, sehingga mencerminkan lemahnya sistem peradilan di Turki.

Gelombang penangkapan itu turut menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW). Deputi Direktur Divisi Eropa dan Asia Tengah HRW, Benjamin Ward, menilai penggunaan Undang-Undang Antiteror untuk melakukan penangkapan massal menjelang KTT NATO bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung aliansi tersebut.

Ward juga menyebut pembatasan terhadap aksi unjuk rasa di Ankara semakin memperlihatkan kecenderungan represif pemerintah Turki dan mendesak negara-negara anggota NATO mendorong perubahan kebijakan tersebut.