Addis Ababa, MISTAR.ID

Pemerintah Ethiopia mengatakan pasukannya telah menembaki tim kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah tidak berhenti di pos pemeriksaan di wilayah Tigray yang bergolak. Pemerintah Ethiopia bersikeras untuk memimpin dalam mengordinasikan pengiriman bantuan.

PBB pada Selasa lalu mengatakan pihaknya terlibat insiden tingkat tinggi dengan pemerintah Ethiopia, menyusul laporan bahwa tim PBB ditembak dan ditahan sebentar ketika mencoba mengakses kamp pengungsi selama akhir pekan di wilayah Tigray.

Terkait laporan itu, jurubicara satuan tugas pemerintah Ethiopia di Tigray, Redwan Hussein mengatakan bahwa staf PBB “merusak” dua pos pemeriksaan dan berusaha melewati yang ketiga ketika mereka ditembak dan ditahan. “Dilaporkan tidak ada yang cedera dan para staf telah dibebaskan,” tambahnya seperti dikutip dari media, Rabu (9/12/20).

Baca Juga:Warga Sipil Dibacok Sampai Mati di Ethiopia, PBB Serukan Penyelidikan

Insiden itu terjadi menyusul kesepakatan pekan lalu antara PBB dan pemerintah Ethiopia yang mengizinkan akses kemanusiaan ke Tigray. Ribuan orang tewas sejak pertempuran meletus di wilayah itu pada awal November antara separatis dan pasukan pemerintah. PBB memperkirakan hingga 950.000 orang telah mengungsi.

Namun, akses ke wilayah tersebut tetap dibatasi, dan kelompok bantuan kemanusiaan mengatakan mereka tidak diizinkan untuk mengirimkan barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Selasa bahwa ada empat orang di tim PBB yang sedang melakukan penilaian jalan di daerah itu untuk pengiriman bantuan, dan sedang mencari akses ke kamp Shimelba untuk pengungsi Eritrea. Namun, juru bicara satuan tugas Ethiopia Hussein mengatakan bahwa pekerja bantuan telah diperintahkan untuk menghindari daerah itu dan sebaliknya “memanjakan diri” dalam “ekspedisi petualang.”

Baca Juga:Badan HAM PBB Butuh Suntikan Dana Rp422 M

Pemerintah Ethiopia telah menjelaskan bahwa mereka ingin mengatur sendiri aliran bantuan kemanusiaan. Hussein mengatakan perjanjian bantuan itu didasarkan pada keyakinan bahwa PBB akan bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia, yang pada gilirannya akan mengambil keputusan. “Kami berkoordinasi, kami memimpin, tetapi kami membutuhkan bantuan dan mitra,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa mitra tidak boleh bergerak sendiri.

“Tidak ada yang namanya akses tak terkekang di setiap sudut Ethiopia,” ucapnya, seraya menekankan bahwa pemerintah Ethiopia mengambil tanggung jawab sendiri untuk menyelidiki pelanggaran kemanusiaan. “Ethiopia dijalankan oleh pemerintahan fungsional yang kuat,” ujar Hussein. “Itu tidak membutuhkan pengasuh anak,” tegasnya.

PBB, bagaimanapun, mencari akses netral dan terbuka ke hotspot, sesuai dengan prinsip bantuan internasional. “Situasi lapangan rumit di tingkat lokal,” ujar juru bicara PBB Dujarric. Ia menambahkan diskusi dengan pemerintah sedang berlangsung untuk mencoba mencapai tempat yang diinginkan. (sndo/hm12)