19 Politikus Arab Dilantik Jadi Anggota Parlemen Israel
Anggota parlemen Israel (Knesset) saat menghadiri sidang perdana di Yerusalem, 10 November 2026, setelah pemilu Israel digelar. (Foto: AFP/Ilia Yefimovich)
Yerusalem, MISTAR.ID – Sebanyak 19 politikus Arab resmi dilantik menjadi anggota parlemen Israel (Knesset) pada Selasa (10/11/2026).
Jumlah tersebut mencetak rekor di tengah penolakan kelompok sayap kanan dan meningkatnya peluang oposisi menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pelantikan anggota parlemen hasil pemilihan bulan lalu itu berlangsung di tengah ketegangan. Sejumlah anggota parlemen ultranasionalis mengejek politikus Arab, sementara pendukung Partai Likud pimpinan Netanyahu dan kelompok ultranasionalis menggelar demonstrasi di luar gedung Knesset.
Dikutip dari The Telegraph, kelompok sayap kanan sebelumnya mengancam akan menggelar aksi penyerbuan seperti serangan ke Capitol Hill di Amerika Serikat untuk menggagalkan pelantikan. Meski demikian, demonstrasi pada Selasa berlangsung tanpa kekerasan.
Ketegangan juga mewarnai sidang pelantikan. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuduh Yousef Jabareen, pemimpin Joint List yang mewakili kelompok politik Arab, mendukung Hamas. Tuduhan itu memicu keributan di ruang sidang.
Sejumlah anggota Joint List dan partai Arab lainnya, Ra'am, juga menuai kritik setelah meninggalkan tempat duduk saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan. Aksi tersebut mendapat kecaman dari kalangan sayap kanan.
Pelantikan ini berlangsung ketika posisi Netanyahu semakin terancam. Pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot, mendapat kesempatan pertama untuk membentuk koalisi pemerintahan guna menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri.
Eisenkot menyebut Israel tengah menghadapi salah satu periode paling sulit sejak berdiri. Ia berjanji segera membentuk pemerintahan "darurat nasional".
Namun, langkah tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Eisenkot perlu mempertimbangkan dukungan partai-partai Arab untuk membentuk mayoritas di parlemen. Pilihan itu berisiko bertentangan dengan janji kampanyenya untuk tidak berkoalisi dengan kelompok Arab.
Selain itu, persoalan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks juga menjadi tantangan dalam perundingan koalisi.
Eisenkot memiliki waktu kurang dari empat minggu untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan dua minggu. Sementara itu, Netanyahu harus menunggu hasil upaya oposisi dan berharap mereka gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi baru. (telegraph)