Medan, MISTAR.ID
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Polda Sumatera Utara (Sumut) tidak bermain-main dalam mengusut kasus dugaan korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat 2023.
LBH Medan yang juga merupakan kuasa hukum para guru-guru honorer Langkat yang dinyatakan tidak lulus seleksi PPPK tersebut, mempertanyakan perihal mengapa hingga saat ini belum ada ditetapkan tersangka.
“Setelah statusnya ditingkatkan ke penyidikan, sampai saat ini kurang lebih 1 bulan pihak Polda Sumut belum juga menetapkan tersebut dalam dugaan tindak pidana tersebut,” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (13/3/24).
Hal itu, kata Irvan, menjadi tanda tanya bagi publik dan khususnya para guru honorer. “Mengapa belum juga ditetapkan tersangkanya? Padahal sudah puluhan saksi diperiksa, bukti surat, dan petunjuk juga telah diperoleh penyidik,” tanyanya.
Baca Juga :Â Terkait Kasus PPPK Langkat, Polisi Akui Belum Ada Penetapan Tersangka
Menurut Irvan, penyidik seharusnya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebab, penyidik sudah memiliki bukti-bukti yang cukup sebagaimana amanat KUHAP Pasal 1 angka 14.
“Namun, apabila melihat fakta-fakta pada penyidikan yang belum juga ditetapkan tersangkanya hingga kini, LBH Medan mencium aroma tidak sedap dalam penegakan hukum kasus PPPK Langkat ini,” katanya.
Kemudian, Irvan pun mendesak Plt Bupati Langkat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK untuk membatalkan hasil seleksi akhir PPPK Kabupaten Langkat.
“Secara tegas LBH Medan meminta kepada Polda Sumut untuk tidak bermain-main dalam kasus ini. Apabila hal tersebut terjadi, maka ini akan mecoreng institusi Polri,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam kasus ini LBH Medan melaporkan Plt Bupati, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat ke Polda Sumut pada akhir Januari 2024 lalu. (deddy/hm24)
