Medan, MISTAR.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Sumut mengenai kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Mandiri Medan yang melibatkan PT Bintang Persada Satelit (BPSAT).

Hal tersebut diutarakan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Adre Ginting, saat dikonfirmasi Mistar melalui sambungan seluler, Senin (3/3/2025).

"Terinformasi ke kita bahwa ada terima SPDP perkara (dugaan korupsi kredit fiktif di Bank Mandiri) tersebut. SPDP-nya kita terima pada Kamis (25/7/2024)," katanya.

Sementara itu, Kurator PT BPSAT, Marudut Simanjuntak, menjelaskan bahwa kasus ini bergerak dari adanya pengaduan masyarakat ke Polda Sumut.

"Awalnya Pengadilan Niaga Medan menyatakan PT BPSAT pailit melalui putusan No. 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn Jo. No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn pada tanggal 1 Februari 2024 lalu, karena tak mampu membayar utang-utangnya," ucapnya.

Lanjut Marudut, salah satu kreditur BPSAT di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan dengan total piutang sebesar Rp82,3 miliar dan jaminannya pabrik yang terletak di Gang Perdamaian No. 34, Jalan Ladang, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor.

"Sesuai hasil penjualan lelang yang dilakukan pada 12 Februari 2024 lalu ternyata harta jaminan PT BPSAT di Bank Mandiri hanya senilai Rp10 miliar," katanya.

Sedangkan saat proses lelang tersebut, kata Marudut, PT BPSAT telah dinyatakan pailit yang sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa harta debitur tersebut menjadi hak kurator untuk menjualnya.

"Bank Mandiri telah melelang dan Paidi Lukman sebagai pemenang lelang sudah menjual aset jaminan (pabrik PT PBSAT) ke pihak ketiga seharga Rp17 miliar, berjarak dua bulan sejak membeli," ujarnya.

Kemudian, Marudut selaku kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Medan mempertanyakan ada apa dengan Bank Mandiri, Paidi Lukman, serta Susanto selaku Direktur PT BPSAT.

"Penggelapan jaminan yang diduga dilakukan Bank Mandiri, Paidi Lukman, bersama Susanto berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp30 miliar lebih sebagaimana hasil penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Sumut," ujarnya.

Meski demikian, Marudut tetap berupaya mempertahankan hak atas harta pailit. Bentuk upaya yang dilakukannya ialah mengajukan pembatalan lelang ke Pengadilan Niaga Medan.

"Pengadilan pun membatalkan lelang tersebut melalui putusan No. 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Mdn Jo. No. 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn Jo. No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tertanggal 19 Juli 2024 dan Bank Mandiri saat ini sedang melakukan upaya hukum kasasi," tuturnya.

Marudut berharap Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya nanti dapat meneliti kasus ini dengan bijak dan menolak permohonan kasasi yang diajukan Bank Mandiri.

Marudut mengatakan, mengenai kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bank Mandiri, Polda Sumut sudah melakukan penyidikan dan ditemukan fakta-fakta fasilitas kredit fiktif PT BPSAT.

"BPKP Sumut sudah menilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat pemberian fasilitas kredit ini mencapai lebih dari Rp30 miliar," katanya. (deddy/hm20)