Medan, MISTAR.ID

Mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di Nagori Simpang Raya Dasma, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, bernama Jobel Geleng Panggabean divonia 5,5 tahun penjara.

Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan meyakini pria yang hingga saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO) itu terbukti bersalah mengorupsi dana desa tahun 2022 sebesar Rp339,7 juta sebagaimana dakwaan primer.

Dakwaan primer yang dimaksud tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal ini diutarakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Edison Sumitro, yang menyampaikan amar putusan majelis hakim kepada Mistar, Senin (24/2/2025).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan (5,5 tahun)," ucapnya.

Selain penjara, kata Edison, hakim juga menghukum Jobel membayar denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, Jobel juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) seluruh kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya, yaitu Rp339,7 juta.

Dengan ketentuan apabila Jobel tidak membayar UP paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

Namun, dalam hal Jobel tak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan.

Putusan hakim cenderung mirip dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Simalungun yang sebelumnya menuntut Jobel 5,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kemudian, Jobel juga dibebankan untuk membayar UP sebesar Rp339,7 juta. Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

Namun, apabila Jobel tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan.

Untuk diketahui, Jobel diadili dalam kasus ini dengan keadaan tanpa kehadiran (in absentia). Sebab, sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Medan untuk disidangkan, Jobel menghilang alias DPO.

Jobel sebenarnya tak sendiri menghadapi kasus korupsi ini, ada juga rekannya yang bernama Parluhutan Sianipar selaku mantan Pangulu Simpang Raya Dasma. Hanya saja, Parluhutan sudah lebih dahulu disidangkan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Parluhutan divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan oleh hakim. Saat ini, proses hukum terhadap Parluhutan sudah sampai pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Medan. (deddy/hm25)