Dairi, MISTAR.ID

Puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Dairi, Sabtu (7/3/2026) sore.

Aksi tersebut menarik perhatian warga karena dilakukan pada hari libur aparatur pemerintah. Sejumlah warga yang melintas mengaku heran melihat aksi penyampaian tuntutan digelar saat kantor pemerintahan tidak beroperasi.

Sekitar pukul 16.00 WIB, peserta aksi yang berjumlah kurang lebih 10 orang datang dengan membawa spanduk serta bendera organisasi. Beberapa di antaranya juga mengenakan topeng. Aksi berlangsung dengan pengawalan puluhan personel kepolisian.

Salah seorang warga yang sedang mencari takjil di sekitar lokasi menilai aksi tersebut terasa janggal karena dilakukan pada hari Sabtu.

“Tujuan aksi demo itu apa? Tuntutan mereka mau disampaikan kepada siapa? Pemerintah Dairi kan libur. Siapa yang menerima dan mendengarkan mereka?” ujar seorang warga di lokasi.

Berdasarkan pantauan Mistar, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Demonstrasi akhirnya dibubarkan setelah hujan turun cukup deras.

Dalam aksi itu, para peserta membacakan 10 poin tuntutan menggunakan pengeras suara. Beberapa di antaranya adalah mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi untuk mempertanggungjawabkan visi dan misi sebagai janji politik kepada masyarakat.

Selain itu, GMNI juga meminta Pemerintah Kabupaten Dairi fokus pada program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelayanan kesehatan, penataan kota, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga komoditas hasil pertanian.

Para demonstran juga mendesak Bupati Dairi mengevaluasi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), mengaudit perusahaan daerah melalui Inspektorat, serta memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran.

Tuntutan lainnya mencakup penertiban tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin, penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN), evaluasi pengelolaan program terkait dapur MBG, pengawasan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penempatan pejabat berdasarkan uji kompetensi dan kemampuan kerja.