Pematangsiantar, MISTAR.ID (14/10/2026) – Penanganan inflasi di daerah tidak lagi cukup dengan mengandalkan pemantauan kenaikan harga dan pelaksanaan pasar murah saat terjadi gejolak di lapangan.

Di tengah dinamika pasokan, perubahan permintaan, serta tantangan distribusi pangan, dibutuhkan sistem pengendalian yang mampu membaca risiko lebih awal, merespons secara tepat, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau.

Hal inilah yang menjadi arah penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematangsiantar. Lewat sistem pemantauan harga, sistem peringatan dini, penguatan jaringan toko mitra, intervensi pasar, dan koordinasi lintas sektor, TPID mendorong penguatan pengendalian inflasi agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Sekretaris TPID Kota Pematangsiantar, Sari Damanik, mengatakan pengendalian inflasi di Pematangsiantar tidak cukup dilakukan dengan memantau kenaikan harga atau menggelar pasar murah. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, terdapat beberapa fondasi penting dalam pengendalian inflasi oleh TPID.

“Hal ini dilakukan lewat pengembangan Early Warning System (EWS) berbasis situs web, pemantauan harga di Pasar Horas dan Pasar Dwikora, penguatan TOPPIS sebagai jaringan toko mitra pengendalian inflasi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, serta koordinasi melalui rapat evaluasi dan High Level Meeting (HLM),” ujar Sari Damanik yang juga menjabat Kabag Ekonomi, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (14/10/2026).

Dikatakannya, EWS TPID Pematangsiantar dirancang untuk memantau 43 komoditas bahan pokok, dengan 14 komoditas prioritas. Dengan begitu, informasi harga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, disertai edukasi belanja bijak, imbauan agar tidak melakukan pembelian berlebihan, serta informasi lokasi dan jadwal pelaksanaan pasar pangan murah.

“Setelah intervensi, TPID perlu mengevaluasi apakah harga kembali terkendali, pasokan pulih, dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan program berikutnya,” ucapnya.

Langkah atau strategi yang dilakukan tersebut sejalan dengan kerangka 4K dan praktik pengendalian inflasi yang menekankan penguatan data pangan, kerja sama untuk menjaga pasokan dan distribusi, serta intervensi pasar secara terkoordinasi.

“Pematangsiantar perlu memperkuat komunikasi dengan daerah produsen dan distributor untuk mengantisipasi penurunan produksi, khususnya cabai, bawang, dan komoditas yang rentan terhadap cuaca,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama antardaerah, upaya pengendalian inflasi dapat diarahkan pada pemetaan pemasok alternatif, kesepakatan volume dan jadwal pasokan, serta penyiapan jalur distribusi cadangan ketika terjadi gangguan. (hm27)