Pematangsiantar, MISTAR.ID - Pengamat ekonomi Universitas Simalungun, Darwin Damanik, meminta Pemko Pematangsiantar memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah kenaikan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen pada September 2026.

Ia juga mengingatkan potensi lonjakan permintaan bahan pangan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat memicu kelangkaan stok di pasar tradisional jika tidak diimbangi peningkatan produksi dan pengelolaan distribusi yang tepat.

Darwin juga mengingatkan bahwa kerangka 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, harus benar-benar dilaksanakan di lapangan, bukan sekadar menjadi konsep di atas kertas.

“Siantar beda dari kota lain. Kami bukan daerah produsen utama pangan, tapi konsumen dan jalur lintas. Jadi, yang paling masuk akal buat Siantar itu memperkuat kerja sama antardaerah, misalnya dengan Simalungun, Karo, sama Dairi,” kata Darwin kepada Mistar, Rabu (14/10/2026).

Menurut Darwin, Pemko Siantar juga harus memaksimalkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut bahan pokok ke pasar. Langkah ini dapat membantu menjaga daya beli warga tanpa mengurangi keuntungan petani. Untuk rumah tangga, program penanaman cabai di pekarangan atau urban farming juga harus digalakkan kembali, terutama karena harga cabai kerap mengalami fluktuasi.

Di tengah situasi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan menjadi garda terdepan. Menurut Darwin, keduanya harus memantau harga setiap hari agar dapat memberikan peringatan dini jika terjadi pergerakan harga yang tidak wajar.

“TPID nggak boleh lemot. Kalau harga mulai bergerak naik, langsung eksekusi Operasi Pasar atau program Gerakan Pangan Murah (GPM),” ujarnya.

Satgas Pangan yang terdiri dari unsur kepolisian dan dinas perdagangan juga diminta lebih sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang distributor. Langkah ini bertujuan mencegah penimbunan bahan pokok karena spekulan dinilai semakin berani mencari keuntungan saat harga naik.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Darwin, program nasional tersebut ibarat pedang bermata dua. Niatnya baik, tetapi berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan.

Ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli beras, telur, ayam, dan sayuran langsung dari petani, stok untuk pasar tradisional berpotensi berkurang. Akibatnya, sesuai hukum ekonomi, kelangkaan barang dapat mendorong kenaikan harga.

“Niatnya mau bantu petani dan potong rantai tengkulak, tapi kalau semua panen diserap MBG, pasar umum malah kehabisan. Ini yang bikin kelangkaan dan harga melonjak,” jelasnya.

Darwin tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan sejumlah solusi.

Pertama, data harus transparan. Badan Gizi Nasional wajib membuka data kebutuhan pangan harian agar pemerintah daerah dan petani dapat mengatur produksi lebih awal.

Kedua, rantai pasok ganda. Dinas Pertanian harus mendorong petani memisahkan hasil panen, yakni sebagian untuk memenuhi kontrak MBG dan sebagian lainnya untuk pasar umum.

Ketiga, peran BUMD pangan. BUMD atau Perumda pangan harus berperan sebagai penyangga agar distribusi bahan pangan untuk SPPG dan pasar umum berlangsung secara adil.

Keempat, pertanian kontrak. Pemerintah perlu mengembangkan pertanian kontrak di lahan tidur agar kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi baru, bukan dengan memperebutkan stok harian yang dibutuhkan masyarakat.

Di akhir keterangannya, Darwin mengingatkan bahwa inflasi akibat program nasional seperti MBG merupakan tantangan dalam masa transisi. Kuncinya adalah sinkronisasi data dan peningkatan produksi pangan.

Namun, jika gejolak harga semakin tidak terkendali dan daya beli masyarakat terus menurun, pemerintah pusat diminta tidak ragu melakukan evaluasi. Jika program tersebut benar-benar mengganggu kesejahteraan masyarakat, Darwin menilai MBG sebaiknya dievaluasi secara menyeluruh atau bahkan dihentikan jika diperlukan. (hm25)