Pematangsiantar, MISTAR.ID

Akademisi Universitas Simalungun, Raja M Nainggolan, angkat bicara mengenai angka inflasi di Kota Pematangsiantar pada Desember 2025, yaitu sebesar 1,24 persen secara (m-to-m) dan 5,37 persen secara (y-to-date).

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga saat ini bersifat nyata dan tidak sekadar musiman.

"Angka bulanan yang relatif tinggi menandakan adanya dorongan jangka pendek. Sementara inflasi kumulatif tahunan mengindikasikan bahwa sepanjang tahun lalu daya beli masyarakat sudah tergerus cukup dalam," ujarnya kepada Mistar pada Kamis (8/1/2026).

Dari sisi global, konflik geopolitik memang belum berdampak langsung secara spesifik ke Siantar. Ketegangan geopolitik global mendorong volatilitas harga energi, pupuk, dan pangan impor, yang kemudian merembes ke biaya distribusi dan harga bahan pokok di daerah.

"Inflasi yang terjadi lebih tepat disebut sebagai inflasi biaya (cost-push) tidak murni akibat lonjakan konsumsi masyarakat," ucapnya.

Raja menjelaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), lonjakan permintaan komoditas pangan tertentu seperti beras, telur, dan cabai memang berpotensi memberi tekanan tambahan pada harga, terutama jika pasokan lokal belum siap merespons peningkatan permintaan secara cepat.

"Namun, MBG bukan penyebab utama inflasi, melainkan faktor penguat di tengah struktur pasokan yang masih rentan dan distribusi belum efisien," katanya.

Kemudian, untuk menghadapi Imlek dan Lebaran, pemerintah perlu fokus pada antisipasi yang bersifat struktural dan operasional.

Operasi pasar saja tidak cukup, yang lebih penting adalah menjamin kelancaran distribusi antarwilayah, menjaga stok di tingkat pedagang, serta memperkuat koordinasi TPID agar tidak terjadi panic buying.

"Selain itu, stabilisasi harga pangan strategis harus dilakukan sebelum periode puncak permintaan, bukan saat harga sudah terlanjur melonjak," tambahnya.

Raja menegaskan jika inflasi ini tidak dikelola secara hati-hati risikonya bukan hanya kenaikan harga, tetapi penurunan kesejahteraan riil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap.

"Di titik ini, kebijakan pengendalian inflasi tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan menjadi ujian kredibilitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal," tuturnya. (hm20)