Beijing, MISTAR.ID

Tiongkok memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang di tengah meningkatnya perselisihan atas komentar yang dibuat oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan.

Saham perusahaan pariwisata dan ritel Jepang anjlok tajam pada Senin (17/11/2025), setelah Tiongkok mengeluarkan imbauan perjalanan tersebut.

Sementara itu, seorang diplomat senior Jepang dijadwalkan melakukan perjalanan ke Beijing di tengah meningkatnya ketegangan akibat komentar Takaichi mengenai kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang jika upaya Tiongkok menginvasi Taiwan dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang.

Komentar tersebut, yang mencerminkan pandangan politisi sayap kanan Partai Demokrat Liberal, memicu tanggapan keras dari Beijing, termasuk seruan agar warga Tiongkok memboikot Jepang sebagai tujuan wisata serta pengerahan kapal penjaga pantai ke perairan sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan pada akhir pekan.

Dalam upaya meredakan ketegangan, Masaaki Kanai, Direktur Jenderal Biro Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, akan bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Liu Jinsong, pada Selasa, menurut laporan media Jepang. Kanai diperkirakan akan meyakinkan Liu bahwa komentar Takaichi tidak mencerminkan perubahan kebijakan keamanan Jepang, serta mendesak Tiongkok menahan diri dari tindakan yang dapat merusak hubungan bilateral.

Imbauan Beijing agar wisatawan Tiongkok menghindari Jepang, yang disertai anjuran agar mahasiswa mempertimbangkan kembali rencana kuliah di universitas Negeri Sakura, langsung berdampak pada dunia usaha.

Dalam perdagangan pagi Senin, saham perusahaan kosmetik Jepang Shiseido turun 9%, saham grup department store Takashimaya turun lebih dari 5%, dan saham Fast Retailing pemilik merek pakaian Uniqlo turun lebih dari 4%.

Tiongkok merupakan sumber wisatawan terbesar bagi Jepang, dengan wisatawan Tiongkok dikenal menghabiskan banyak uang untuk kosmetik, pakaian, dan barang elektronik konsumen.

Takaichi mengatakan kepada parlemen Jepang pada 7 November bahwa penggunaan kekuatan oleh Tiongkok terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dapat memicu respons militer dari Tokyo. Menurutnya, jika keadaan darurat Taiwan melibatkan “kapal perang dan penggunaan kekuatan”, hal itu dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Aturan keamanan Jepang menyatakan bahwa tindakan militer hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, termasuk ancaman eksistensial. Pemerintah Jepang kemudian menegaskan kembali bahwa posisinya terhadap Taiwan, yang hanya berjarak 100 km dari pulau Jepang terdekat, tidak berubah.

Dalam komunike bersama tahun 1972 yang menormalisasi hubungan bilateral, Jepang “sepenuhnya memahami dan menghormati” posisi Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok.

Sebelum menjabat bulan lalu, Takaichi sekutu mendiang Shinzo Abe merupakan kritikus vokal terhadap Tiongkok dan peningkatan kekuatan militernya di kawasan Asia-Pasifik.

Komentarnya muncul hanya beberapa hari setelah ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah pertemuan yang tampak ramah di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Korea Selatan.

Kantor kepresidenan Taiwan menggambarkan Takaichi sebagai “sahabat setia” pulau itu. Ia pernah mengunjungi Taiwan dan menyerukan kerja sama yang lebih erat, serta bertemu perwakilan Taipei di KTT APEC.

Pekan lalu, Tiongkok dan Jepang saling memanggil duta besar masing-masing sebelum Beijing mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang.

Pada Minggu, penjaga pantai Tiongkok mengatakan kapal-kapal mereka melakukan “patroli penegakan hak” melalui perairan Kepulauan Senkaku, wilayah yang dikelola Jepang tetapi diklaim Tiongkok sebagai bagian dari Kepulauan Diaoyu.

Beijing menegaskan bahwa Taiwan, yang pernah diduduki Jepang hingga 1945, adalah bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebutnya.

Tiongkok dan Jepang merupakan mitra dagang utama, namun ketidakpercayaan serta ketegangan historis terkait persaingan teritorial dan peningkatan kekuatan militer kerap menguji hubungan kedua negara. (hm16)