Medan, MISTAR.ID

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemetaan menyeluruh terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) yang terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumut.

Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan layanan keuangan sekaligus mengantisipasi gangguan operasional pascabencana.

Kepala Kantor OJK Sumut, Khoirul Muttaqien, menyampaikan bahwa pemetaan tersebut mencakup berbagai sektor layanan.

“Kita sedang melakukan mapping. Dari segi perbankan, berapa yang terdampak, berapa yang sudah buka kembali. BPR-BPRS, cabang asuransi, pegadaian, semua kita identifikasi,” ujarnya, Kamis (4/12/2025) petang.

Khoirul menuturkan, hasil pemetaan akan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana bencana mempengaruhi aktivitas lembaga keuangan, termasuk potensi gangguan pada pembiayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan pemulihan, OJK menyiapkan relaksasi sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2022 terkait penanganan LJK di wilayah bencana. Melalui aturan ini, lembaga keuangan dapat memperoleh kemudahan pelaporan dan kebijakan khusus setelah dilakukan analisis oleh OJK.

“Kalau ada yang terdampak, kita bisa beri tenggat waktu pelaporan, relaksasi mingguan atau bulanan, dan beberapa hal lainnya,” tutur Khoirul.

Relaksasi juga diberikan kepada debitur yang ikut terdampak. Ia menegaskan bahwa mekanisme keringanan serupa restrukturisasi pada masa pandemi dapat kembali diimplementasikan.

“Berbekal POJK ini, kita bisa memberikan relaksasi kepada debitur agar pelaku usaha dan masyarakat tetap bisa bertahan,” katanya.

OJK Sumut memastikan pemantauan terus dilakukan agar layanan keuangan segera pulih. Menurut Khoirul, keselamatan para pelaku industri serta masyarakat menjadi prioritas utama.

Selain itu, ia juga menyinggung ketahanan sektor jasa keuangan di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus tetap berjalan.

“Walau mendung dan sedih, life must go on. Kita harus tetap semangat,” ucapnya.

Meski ekonomi Sumut tumbuh 4,55% pada Kuartal III 2025 masih di bawah capaian nasional, penyaluran kredit justru menunjukkan tren positif.

Total kredit per Oktober 2025 tercatat Rp333 triliun atau tumbuh 11,68% secara tahunan, menyumbang 3,8% pada total kredit nasional. “Kredit di Sumut tumbuh di atas nasional. Ekonomi boleh di bawah, tapi kreditnya di atas,” ujarnya.

Dengan porsi 78% penyaluran kredit dan 75% Dana Pihak Ketiga (DPK), Kota Medan jadi pusat aktivitas sektor keuangan. Kredit korporasi masih menjadi yang terbesar, disusul sektor industri pengolahan.

Sementara itu, inflasi tetap menjadi tantangan berat. Pada Oktober 2025, inflasi Sumut berada di 4,97% dan terutama dipicu harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Dari sisi pasar modal, minat masyarakat Sumut terus tumbuh. Jumlah investor (SID) naik 23,16% menjadi 730.000, dengan reksa dana, saham, dan SBN sebagai instrumen favorit. Menurutnya, jika reksa dana lebih mendominasi, maka tak perlu khawatir karena lebih terdiversifikasi.

Sepanjang 2025, OJK Sumut menerima 1.775 pengaduan konsumen, mayoritas terkait perbankan dan layanan fintech peer-to-peer lending. Pengaduan yang sering disampaikan meliputi penagihan, klaim asuransi, pembukaan blokir, hingga restrukturisasi kredit.

OJK menegaskan bahwa pengawasan terhadap sektor keuangan terus diperketat, termasuk pemberantasan gadai ilegal serta pengawasan sektor asuransi, demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. (hm25)