Medan, MISTAR.ID

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaporkan stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap kokoh dan terjaga. Performa positif ini tercapai meski kondisi geopolitik global saat ini masih diselimuti ketidakpastian.

Kepala OJK Provinsi Sumut, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan indikator ekonomi makro dan kinerja perbankan di Sumut menunjukkan ketahanan yang solid. Meski inflasi per Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen yang dipicu kenaikan harga pangan dan tembakau pertumbuhan ekonomi regional tetap berada di jalur positif.

"Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan secara umum, stabilitas sektor jasa keuangan di Sumatera Utara tetap terjaga walaupun berada di tengah kondisi geopolitik yang masih penuh ketidakpastian," kata Muttaqien, Selasa (14/4/2026).

Sektor perbankan menjadi motor utama stabilitas ini. Hingga Februari 2026, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp340,2 triliun, tumbuh 4,19 persen secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh 4,27 persen (yoy) menjadi Rp315,12 triliun. Khoirul menambahkan profil risiko perbankan masih dalam batas aman. Hal ini tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) yang rendah di angka 1,91 persen.

Di sisi lain, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 10,40 persen menjadi Rp3,15 triliun, meskipun NPL BPR mengalami kenaikan menjadi 10,50 persen.

Tren positif juga terlihat di sektor pasar modal. Jumlah investor di Sumatera Utara yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) melonjak drastis sebesar 64,25 persen menjadi 1.036.492 SID. Sektor reksa dana menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan jumlah investor ini.

Tak hanya itu, nilai transaksi saham di Sumut mengalami kenaikan signifikan. Transaksi penjualan saham meroket 135,51 persen (yoy) mencapai Rp11,92 triliun, sementara pembelian saham naik 103,95 persen menjadi Rp12,2 triliun.

Selain menjaga angka-angka pertumbuhan, OJK Sumut juga fokus pada integritas sistem keuangan. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah upaya pemberantasan judi online.

"OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap 33.252 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online," ucapnya.

Terkait pelindungan masyarakat, OJK Sumut telah menindaklanjuti 573 pengaduan konsumen sepanjang awal tahun 2026. Sektor perbankan dan fintech menjadi dua bidang yang paling banyak diadukan.

Guna memitigasi risiko di masa depan, OJK terus menggencarkan program edukasi seperti GERAK Syariah dan optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai kabupaten/kota seperti Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus memantau pergerakan pasar secara forward looking guna memitigasi dampak dari volatilitas ekonomi global terhadap perekonomian Sumatera Utara.