Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pemilihan Umum (Pemilu) yang bakal berlangsung 14 Februari nanti membawa banyak dampak bagi perekonomian di Indonesia.
Pengamat Ekonomi Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik mengatakan, pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 71,3 triliun untuk membiayai pesta demokrasi itu.
Besarnya angka ini dalam penyelenggaraan Pemilu menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya sosial dan politik, juga ekonomi.
Baca juga:Pengamat Ekonomi: Pemilu Berdampak Positif pada Pertumbuhan Ekonomi Pematang Siantar
“Sektor produksi dan distribusi kian bergairah karena adanya kebutuhan pengadaan logistik, serta barang dan jasa dari partai politik (parpol) dan para calon legislatif (caleg). Daya beli masyarakat meningkat dengan adanya biaya politik dalam pemilu yang dikeluarkan parpol maupun caleg, dan nantinya pasti akan terlihat peningkatan di pertumbuhan ekonomi tahun 2024,” ujarnya kepada mistar.id, Senin (22/1/24).
Darwin mengatakan, ini juga memiliki dampak positif, seperti pengeluaran pemerintah dalam hal penyelenggaraan Pemilu bermultiplier effect terhadap perekonomian masyarakat.
“Jika sampai terjadi 2 putaran, sudah dipastikan anggaran penyelenggaraan Pemilu akan membengkak atau bertambah. Kaitan dengan inflasi, kemungkinan tetap ada, dikarenakan pertambahan biaya Pemilu ini,” ungkapnya.
Baca juga:Jelang Debat Cawapres, Pengamat Bilang Penting Makroekonomi Konstitusi Dibahas
Dia menjelaskan, ditambah lagi dari sisi investasi, kinerja investasi menjelang pesta demokrasi bisa dikatakan turun bahkan stagnan. Ini karena investor masih wait and see terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Apabila hasilnya sesuai dengan keinginan publik pasangan Presiden dan Wapres, sudah pasti investasi akan bergairah kembali, serta bakal berdampak inflasi yang terkontrol nantinya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, putaran kedua dilakukan jika tidak ada salah satu pasangan calon (paslon) berhasil memperoleh jumlah suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pilpres 2024 nanti, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Rencananya jika terjadi putaran kedua, maka pemungutan suara berlangsung pada 26 Juni 2024 mendatang. (abdi/hm16)
