Hingga April, Realisasi APBN di Sumut Capai Rp7,11 Triliun

Medan, MISTAR.ID

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Di Sumatera Utara (Sumut), realisasi Belanja Pemerintah Pusat ini sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp7,11 triliun atau 29,48 persen dari pagu.

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumut yang dipaparkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut, Syaiful mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumut.

Baca juga : Ekonomi Sumut Masih Terjaga, Triwulan I Pertumbuhan 4,88 Persen

Disebutkannya, Realisasi belanja pemerintah tumbuh 25,57 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai tumbuh 14,96 persen (yoy), Belanja Barang tumbuh 58,74 persen (yoy), Belanja Modal kontraksi 17,55 persen (yoy) dan Belanja Sosial tumbuh 55,78 persen (yoy).

Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 10,14 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp13,05 triliun atau 29,54 persen dari total anggaran TKDD.

“Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Pada Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 30 April 2024 di Sumut tercatat telah disalurkan kepada 41.069 debitur dengan total penyaluran Rp215,68 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 71.513 debitur dengan total penyaluran Rp4,76 triliun,” ucapnya, Kamis (30/5/24) melalui paparan virtual.

Baca juga : Anggaran Pemilu Dikucurkan Rp29,9 Triliun dari APBN 2023

Dijelaskannya, Perwakilan Kemenkeu Satu Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi di Sumut.

“Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta
berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi,” tuturnya. (anita/hm18)