Medan, MISTAR.ID

Masyarakat dan pemerintah diminta waspada terhadap potensi lonjakan harga pangan yang lebih ekstrem dalam waktu dekat. Selain faktor cuaca dan konflik global, meroketnya harga plastik kemasan hingga 77 persen kini menjadi ancaman nyata yang mendorong kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengungkapkan kenaikan harga plastik yang kerap digunakan untuk mengemas barang curah kini bervariasi antara 12,5 persen hingga 77 persen. Dampak ini dirasakan mulai dari pelaku UMKM hingga industri besar.

Salah satu komoditas yang paling terdampak adalah minyak goreng. Gunawan menjelaskan kenaikan harga minyak goreng saat ini tidak hanya dipicu oleh bahan baku utama (CPO), tetapi juga diperparah oleh biaya kemasan plastik yang melonjak.

"Perang telah memicu kenaikan harga plastik secara global. Jika pemerintah tidak melakukan mitigasi, akan ada potensi ledakan harga pangan. Plastik mendorong kenaikan HPP yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen," kata Gunawan, Jumat (10/4/2026).

Gunawan merinci empat faktor krusial yang jika terjadi secara bersamaan dapat menciptakan "badai" harga pangan di tanah air, yaitu perang yang berlarut-larut mengganggu distribusi global dan menaikkan biaya logistik secara signifikan.

Komoditas seperti cabai dan bawang saat ini masih murah, namun pasokannya sangat bergantung pada masa panen berikutnya yang belum tentu stabil. Begitu juga dengan daging dan telur yang HPP-nya bergantung pada pakan impor dan kurs Rupiah.

Gangguan produksi akibat cuaca ekstrem masih mengancam ketahanan tanaman pangan. Kemudian, harga jual produk pertanian yang saat ini tergolong sangat murah (seperti cabai) membuat modal petani untuk kembali bercocok tanam menjadi sangat terbatas.

Gunawan memperingatkan sektor akomodasi makanan dan minuman berpeluang besar menciptakan ledakan harga pangan siap konsumsi. Situasi ini bisa memburuk jika pemerintah mengambil kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM atau mengurangi subsidi kebutuhan dasar lainnya.

"Situasi perang menciptakan ketidakpastian yang kian memburuk. Pemerintah harus menyiapkan mitigasi kebijakan untuk mengerem potensi ledakan ini. Jangan sampai kenaikan HPP di tingkat produsen meledak secara serentak di pasar ritel," ucapnya.

Pemerintah daerah melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) diharapkan segera melakukan intervensi, terutama dalam menjaga kestabilan modal tani dan memastikan distribusi logistik tidak terhambat oleh fluktuasi harga energi global. (hm20)