Medan, MISTAR.ID (28/9/2026) - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) diproyeksikan mencatatkan inflasi bulanan (month-to-month) periode September 2026. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama cabai merah, dinilai menjadi faktor utama inflasi dengan estimasi mencapai 0,3 persen atau berpotensi melewati angka tersebut.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menjelaskan pemicu utama inflasi bersumber dari naiknya harga cabai merah dan sawi hijau yang menyentuh 50 persen.

Hal ini diperparah oleh naiknya harga daging ayam sekitar 7 persen dan telur ayam di kisaran 1,3 persen. Selain itu, komoditas pelengkap harian lainnya seperti ikan gembung, udang, ikan tongkol, wortel, ikan dencis, dan bayam juga mengalami kenaikan harga.

"Meski inflasi membebani, laju sedikit tertahan oleh turunnya harga beberapa kebutuhan pangan lain. Paling tajam terjadi pada cabai rawit yang anjlok hingga 16 persen, disusul tomat yang susut 14 persen, dan kentang 12 persen," katanya, Senin (28/9/2026).

Komoditas bahan pokok seperti bawang merah juga turun sekitar 7 persen, diikuti minyak goreng curah turun tipis 0,9 persen, dan pada harga kacang panjang hingga pergerakan harga emas perhiasan.

Gunawan menegaskan, gejolak harga pada September ini diakibatkan gangguan ketersediaan pasokan (supply) di tingkat hulu. Musim panen cabai yang berakhir di beberapa lumbung pertanian Sumatera Utara, seperti Kabupaten Batu Bara, menjadi penyebab naiknya harga cabai.

"Selain itu ada juga permintaan dari Provinsi Aceh, stok lokal di Aceh mulai menipis, memaksa mendatangkan cabai dari luar daerah, termasuk Sumatera Utara. Otomatis menambah beban inflasi di pasar lokal," ucapnya.

Harapannya, ketersediaan pasokan saat ini bergantung pada masa panen cabai di Aceh yang diproyeksikan baru berlangsung pada pertengahan hingga akhir Oktober mendatang.

"Panen raya sangat rentan terganggu hantaman gelombang panas El Nino yang memicu kekeringan panjang di beberapa sentra produksi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian pergerakan harga ke depan, dan juga menjadi tantangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan mitigasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya. (hm02)